kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.613.000   -9.000   -0,34%
  • USD/IDR 18.096   61,00   0,34%
  • IDX 6.131   -55,20   -0,89%
  • KOMPAS100 800   -7,14   -0,88%
  • LQ45 608   -4,53   -0,74%
  • ISSI 212   -1,96   -0,92%
  • IDX30 342   -2,78   -0,81%
  • IDXHIDIV20 423   -3,94   -0,92%
  • IDX80 91   -0,74   -0,80%
  • IDXV30 116   -0,67   -0,57%
  • IDXQ30 110   -0,83   -0,75%

Implementasi SAF Mulai 2027, Begini Tantangan Pengembangan Ekosistem Bioavtur


Selasa, 28 Juli 2026 / 20:38 WIB
Implementasi SAF Mulai 2027, Begini Tantangan Pengembangan Ekosistem Bioavtur
ILUSTRASI. Produk bahan bakar Sustainable Aviation Fuel (SAF) Pertamina (Dok/Pertamina)


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana memulai implementasi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada tahun 2027. Penggunaan SAF sebagai bahan bakar pesawat akan dilakukan secara bertahap sembari memacu pengembangan ekosistem bioavtur di dalam negeri.

Pada tahap awal, penggunaan SAF masih sebesar 1% terhadap bauran bahan bakar pesawat. Implementasi SAF akan terlebih dulu difokuskan untuk penerbangan internasional di Bandara Soekarno - Hatta, Banten dan I Gusti Ngurah Rai, Bali. 

Komitmen pemerintah untuk memulai implementasi SAF bisa menjadi peluang bagi pelaku industri untuk turut mengembangkan ekosistem bioavtur. Tetapi, pelaku usaha swasta tampak masih wait and see, bahkan menimbang ulang untuk terjun ke bisnis bioavtur.

Baca Juga: INAPLAS: Bea Masuk 0% LPG Bisa Perkuat Pasokan Bahan Baku Industri Petrokimia

Tengok saja aksi PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) yang mengumumkan penangguhan atas pengembangan Proyek SAF yang digarap oleh anak usahanya, PT ESSA SAF Makmur (ESM). Penundaan Proyek SAF berlaku efektif sejak 27 Juli 2026, berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor strategis dan kondisi pasar terkini.

Senior Legal Manager & Corporate Secretary ESSA, Shinta D.U. Siringoringo menegaskan bahwa penangguhan tersebut bukan merupakan pembatalan Proyek SAF. Namun, Shinta tidak membeberkan detail alasan penundaan Proyek SAF maupun rencana untuk memulai kembali proyek tersebut.

"ESSA tetap memiliki komitmen terhadap pengembangan bisnis rendah karbon dan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi pasar, peluang bisnis, perkembangan teknologi, serta faktor-faktor strategis lainnya guna menentukan waktu yang tepat untuk melanjutkan pengembangan Proyek SAF berdasarkan hasil evaluasi ESM," kata Shinta melalui keterbukaan informasi, Senin (27/7/2026).

ESSA sebelumnya mengumumkan kesiapan untuk merambah bisnis produksi SAF dan membangun fasilitas manufakturnya pada Desember 2024. ESSA mengusung ESM sebagai fasilitas manufaktur greenfield dengan kapasitas produksi sekitar 150.000 metrik ton per tahun. Kala itu, ESSA menargetkan operasi komersial bisa dimulai antara Kuartal IV-2027 dan Kuartal I-2028. 

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan komitmen untuk meneruskan pengembangan ekosistem SAF. Belum lama ini, PT Pertamina (Persero) bersama PT Pertamina Patra Niaga telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Boeing Indonesia. Kerja sama ini mencakup pengembangan edukasi SAF, pemetaan potensi bahan baku, penguatan kapasitas, kajian pasar, hingga advokasi kebijakan untuk mendukung implementasi SAF.

Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Joko Pranoto mengatakan bahwa pengembangan SAF membutuhkan ekosistem yang terintegrasi. Mulai dari ketersediaan bahan baku (feedstock), fasilitas produksi, pembiayaan, maskapai sebagai pengguna (offtaker), hingga dukungan regulasi. 

Joko menyatakan, Pertamina Patra Niaga terus menyiapkan seluruh ekosistem SAF. Dari sisi produksi, fasilitas di Kilang Cilacap sudah siap dan pada tahun ini Pertamina melakukan uji coba co-processing di Dumai dan Balongan. Pertamina juga membangun pasokan feedstock melalui kemitraan maupun mengembangkan sistem pengumpulan secara internal agar ketersediaannya lebih terjaga.

"Harapannya, ketika mandat penggunaan SAF sebesar 1% mulai diterapkan tahun depan, Pertamina sudah siap memenuhi kebutuhan pasar,” kata Joko melalui keterangan yang disiarkan pada pekan lalu.

Baca Juga: PHK Massal Mengancam, Apindo Catat 126.000 Pekerja Terdampak hingga Mei 2026

Tantangan Komersial dan Keekonomian

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan bahwa penggunaan SAF merupakan bagian dari Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), sebuah skema global untuk menekan emisi karbon penerbangan. Program dari International Civil Aviation Organization (ICAO) ini disepakati semua anggota dengan implementasi secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing negara.

Bayu menyatakan kesiapan maskapai untuk mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hanya saja, Bayu mengingatkan bahwa harga SAF masih jauh lebih mahal dibandingkan harga avtur konvensional. Dus, perlu ada mitigasi terhadap dampak kenaikan biaya operasional maskapai, yang bisa berimplikasi terhadap harga tiket pesawat.

"Maskapai ikut dengan regulasi yang ditetapkan oleh regulator. Yang penting insentif-insentif carbon credit dan pajak terkait penggunaan SAF harus jelas. Penelitian dan pengembangan untuk SAF yang paling ekonomis serta distribusi yang efisien, dan mulai kembangkan carbon offset yang lebih ekonomis daripada carbon reduction terkait CORSIA," kata Bayu kepada Kontan.co.id, Selasa (28/7/2026).

Pengamat Penerbangan Alvin Lie turut menyoroti harga SAF yang saat ini diperkirakan bisa mencapai tiga hingga empat kali lipat dibandingkan harga avtur konvensional. Menurut Alvin, masih mahalnya harga SAF antara lain disebabkan oleh faktor skala keekonomian dengan kapasitas produksi yang masih mini.

Alvin mendorong pengembangan ekosistem SAF berbahan baku minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO), sehingga Pertamina perlu segera memperkuat ekosistem pengumpulan hingga pengolahan minyak jelantah untuk ditingkatkan ke tahap komersial. "Kapasitas produksi SAF oleh Pertamina saat ini masih tergolong kecil, untuk uji coba. Ini merupakan tantangan tersendiri yang harus cepat diatasi untuk memenuhi target (imlementasi SAF) tahun 2027," kata Alvin.

Dia memberikan gambaran bahwa kebutuhan avtur Indonesia mencapai sekitar 4,5 juta kiloliter (KL) per tahun. Dengan implementasi campuran 1% pada 2027, maka kebutuhan bioavtur adalah sekitar 45.000 KL. Namun, Alvin memprediksi volume serapan riil akan lebih kecil lantaran penggunaan SAF masih terbatas di dua bandara.

Pengamat Migas dan Dewan Penasihat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo optimistis kebutuhan bioavtur pada tahap awal masih bisa dipenuhi oleh Pertamina. Hadi turut mendorong pengembangan ekosistem SAF berbasis UCO dibandingkan dengan minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO).

"Lebih murah dan efesien dikembangkan melalui jalur UCO dimana potensi produksi UCO dari masyarakat, restoran dan limbah industri cukup besar jika dikelola dengan baik," ungkap Hadi.

Hadi memprediksi ekosistem industri bioavtur akan menarik bagi dunia usaha, dengan prospek jangka panjang dan gap yang masih lebar antara kapasitas produksi dengan potensi permintaan di masa depan. "Prospek bagus, demand tinggi dan harga menarik. Ini merupakan roadmap jangka panjang untuk transformasi dari fosil ke renewable energy," kata Hadi.

Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria sepakat bahwa prospek pasar SAF akan menjanjikan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Ke depan, SAF bakal menjadi kebutuhan strategis, seiring tren global terhadap penurunan emisi penerbangan. Hanya saja, implementasinya harus dilakukan secara bertahap agar tidak membebani maskapai yang masih menghadapi tantangan efisiensi biaya.

Secara bersamaan, pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang konsisten, insentif fiskal, dukungan investasi, serta mendorong kolaborasi antara produsen energi, maskapai, operator bandara, dan lembaga riset. "Ekosistem SAF masih berada pada tahap awal. Kapasitas produksi, kepastian pasokan, sertifikasi, infrastruktur distribusi, serta skema insentif masih perlu diperkuat agar produk mampu bersaing secara komersial," tandas Sofyano.

Baca Juga: Apindo Minta Regulasi Ketenagakerjaan Tak Kalah dari ASEAN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
Legacy Data-Driven Forecasting: Prediksi Penjualan Lebih Akurat, Keputusan Bisnis Lebih Tepat

[X]
×