Impor Bijih Nikel Melonjak, Pengetatan RKAB Tahun Ini Picu Risiko Pasokan Smelter

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

Ia memperkirakan produksi bijih nikel nasional tahun lalu sekitar 300 juta ton, sehingga impor 15,33 juta ton dari Filipina setara sekitar 5% dari produksi nasional.

Menurut Sudirman, kombinasi produksi domestik dan impor lazim diterapkan di banyak negara, termasuk China, Amerika Serikat, dan India, sebagai strategi menjaga ketahanan dan umur cadangan mineral. Namun, pemangkasan produksi bijih nikel di tengah masifnya kapasitas smelter berpotensi menimbulkan tekanan serius pada industri hilir.

“Dengan beroperasinya smelter RKEF dan HPAL yang mengandalkan bijih domestik, pengurangan produksi akan menyebabkan kesulitan bahan baku, penurunan kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, hingga penurunan devisa,” kata Sudirman kepada Kontan, Minggu (8/2/2026).

Baca Juga: UNIDO Tetapkan IWIP Jadi Pilot Project Kawasan Industri Nikel Berkelanjutan

Ia menilai, jika produksi 2026 dipangkas menjadi sekitar 250 juta ton, gap kebutuhan bijih akan semakin besar dan berpotensi mendorong peningkatan porsi impor. Karena itu, Perhapi mendorong pemerintah menghitung secara akurat kebutuhan bijih domestik berdasarkan kapasitas riil smelter dan menetapkan batas impor agar tidak terjadi banjir bijih dari luar negeri di saat tambang domestik justru mengurangi produksi.

Dari sisi ekonomi, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai lonjakan impor bijih nikel mencerminkan ketidaksinkronan antara pembatasan produksi hulu dan ekspansi smelter di hilir. Menurutnya, lonjakan impor pada 2025 menjadi sinyal bahwa kapasitas peleburan tumbuh lebih cepat dibandingkan ketersediaan bijih domestik yang siap pasok.

“Jika pembatasan produksi dilakukan tanpa kepastian pasokan dan ritme perizinan, smelter akan mencari bahan baku dari luar. Akibatnya, biaya kebijakan berpindah ke neraca perdagangan dan meningkatkan risiko ketergantungan,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (8/2/2026).

Baca Juga: Menilik Pemangkasan Produksi Nikel dan Dampaknya ke Ekosistem Hilirisasi

Syafruddin juga mengingatkan, ketergantungan pada bijih impor berpotensi menggerus daya tawar Indonesia di pasar nikel global dan menambah kerentanan terhadap gangguan geopolitik, cuaca, serta kebijakan negara pemasok.

Selain itu, impor bijih dalam skala besar dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat hilirisasi jika kemandirian rantai pasok domestik tidak diperkuat.

“Hilirisasi yang konsisten harus disertai sinkronisasi RKAB dengan kebutuhan smelter, efisiensi produksi, dan tata kelola yang kuat. Jika tidak, pembatasan produksi justru mendorong impor dan melemahkan legitimasi kebijakan hilirisasi itu sendiri,” kata Syafruddin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News