Reporter: Noverius Laoli | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Kebijakan pemerintah mewajibkan feedloter mengimpor sapi indukan tidak berbanding lurus dengan kebijakan bagi para importir daging sapi. Feedloter diminta bertangungjawab pada swasembada sapi lokal, tapi para importir daging justru diberikan kesempatan yang bebas melakukan impor tanpa harus bertanggungjawab pada swasembada sapi lokal.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) kepada KONTAN, Selasa (25/10). Ia mengatakan kebijakan 1:5 itu bisa mematikan bisnis feedloter. Sebab pada tahun kedua semua kandang feedloter sudah penuh dengan sapi indukan yang belum berproduksi.
Ia menyarankan agar penghitungan kewajiban impor indukan didasarkan pada kapasitas kandang. "Kalau hitungannya 20% dari kapasitas kandang, berarti 80% lagi untuk bisnis feedloter masih masuk akal," imbuhnya.
Untuk itu ia mendesak agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut. Kalau pun kebijakan ini tetap dipaksakan, pemerintah harus menerapkan hal serupa pada para importir daging.
Sebab mereka ini sama sekali tidak berkontribusi pada peningkatan produksi sapi dalam negeri. Padahal keuntungan yang mereka nikmati dari impor daging sapi sangat besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
