Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN, Rini Soemarno menghidupkan lagi wacana pembentukan induk atau holding BUMN. Setelah energi, kali ini induk BUMN yang akan dibentuk dari sektor pertambangan. Adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang digadang-gadang jadi induk usaha pertambangan negara.
Menurut Rini, salah satu sektor industri yang memungkinkan dibentuk holding saat ini adalah energi seperti pertambangan. "Seperti untuk PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, kita bisa membuat satu holding," ujar Rini di Pertamina Energy Forum 2015, Selasa (23/11).
Dalam kajian kementerian BUMN, saat ini, ada dua opsi pembentukan holding BUMN pertambangan. Alternatifnya: pertama, membentuk investment holding, kedua membuat operating holding.
Jika menggunakan opsi investment holding, pemerintah harus membentuk satu perusahaan yang kemudian memegang holding BUMN tersebut. Jika opsi operating holding, salah satu perusahaan bisa jadi holding company.
Hanya saja, sampai saat ini Kementerian BUMN belum menentukan siapa yang akan menjadi memimpin holding BUMN pertambangan.
Rini menyebut, saat ini, instansinya masih mengkaji kemungkinan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai operator holding. "Masih mungkin. Sedang kami kaji mendalam," terang Rini.
Menanggapi wacana tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Agung Nugraha mengatakan, saat ini, PT Timah masih menunggu seperti mekanisme dan skema dari pembentukan holding BUMN tambang tersebut.
Pasalnya, sebelumnya, wacana penggabungan BUMN Tambang pernah dikemukakan masa menteri BUMN dijabat oleh Dahlan Iskan. Namun, wacana ini tidak dilaksanakan karena adanya kendala.
Kendala yang terjadi pada saat itu seperti masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ternyata tidak bisa serta-merta berganti nama karena adanya kepemilikan saham minoritas. "Namun mungkin saja kendala dan aturannya sudah bisa ditemukan solusinya sehingga kembali ada rencana holding BUMN ini, namanya pemegang saham mayoritas ya kami akan coba akomodasi," kata Agung kepada KONTAN Selasa (23/11).
Hingga saat ini, perusahaan dengan kode saham TINS ini mengaku belum diajak berdiskusi soal pembentukan holding BUMN di bisang pertambangan.
Sementara Manajer Humas PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Moranta Simanjuntak juga mengaku belum mendapatkan informasi mengenai pembentukan holding BUMN tersebut.
Pihaknya hanya mengingatkan bahwa Inalum bukanlah perusahaan tambang, Inalum hanyalah industri yang mengelola hasil tambang. "Tapi kalau sudah disuruh Menteri BUMN harus bisa, harus nurut dong," ujarnya.
Hanya, saat ini, Inalum masuk bisnis industri pengolahan aluminium, bukan pertambangan. "Kami tidak punya (areal) tambang. Tapi kami menggunakan pengolahan hasil tambang, meskipun bukan perusahaan tambang," ungkap Moranta kepada KONTAN (23/11).
Dia menyatakan, bila akhirnya harus bergabung dalam holding BUMN pertambangan, Inalum siap mengikuti arahan Kementerian BUMN. "Detailnya kami belum tahu. Bisa saja mekanismenya seperti kemarin, Inalum harus ambil Freeport joint dengan Antam 10,64%. Itu kan masih wacana Ibu Menteri, bagaimana jalannya masih harus dibahas," ungkapnya
Dalam pandangan Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santoso, pembentukan holding BUMN tambang ini positif. Ia yakin rencana ini akan mendapatkan dukungan dari masyarakat karena bisa meningkatkan nilai tambah perusahaan. Salah satu contoh konsolidasi ini misalnya saat Antam dan Inalum bekerjasama untuk membangun smelter Alumina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
