INDEF: PMI Manufaktur Kontraksi, Pemulihan Industri Masih Rapuh

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja industri manufaktur Indonesia masih belum sepenuhnya pulih. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang pada Agustus 2026 kembali berada di bawah level 50, yakni 49,8.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurahman menilai kontraksi tersebut memang masih relatif tipis. Namun, kondisi itu tidak bisa hanya dilihat sebagai fluktuasi bulanan.

Menurut dia, penurunan output dan tenaga kerja menunjukkan pemulihan industri masih rapuh. Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya persoalan yang lebih mendasar di sektor manufaktur.

"Persoalannya merupakan kombinasi antara lemahnya daya beli dan permintaan dengan masalah struktural seperti biaya energi dan logistik, ketergantungan bahan baku impor, rendahnya produktivitas, serta tekanan barang impor," ujar Rizal kepada Kontan, Selasa (1/9/2026).

Karena itu, Rizal menilai pemerintah perlu melihat lebih jauh dari sekadar pergerakan angka PMI. Salah satu indikator yang perlu dicermati adalah kemampuan peningkatan pesanan untuk mendorong produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Baca Juga: PMI Manufaktur Turun, Kemenperin Andalkan IEU-CEPA

Di sisi lain, peluang untuk memperkuat kinerja industri tetap terbuka melalui implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Rizal mengatakan IEU-CEPA dapat menjadi momentum untuk memperluas pasar ekspor, menarik investasi, sekaligus mendorong industri Indonesia masuk lebih dalam ke rantai pasok Eropa.

Namun, ia mengingatkan perjanjian tersebut bukan solusi instan bagi industri manufaktur. Pasalnya, implementasi IEU-CEPA baru ditargetkan mulai awal 2027.

Selain itu, penghapusan tarif perdagangan tidak serta-merta membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar Eropa. Industri tetap harus memenuhi berbagai standar teknis, lingkungan, dan sertifikasi yang berlaku.

"Tanpa persiapan yang serius, Indonesia justru berisiko lebih cepat membuka pasar domestik daripada meningkatkan ekspornya," jelas Rizal.

Untuk jangka pendek, pemerintah dinilai perlu mengambil sejumlah langkah untuk menopang aktivitas industri. Salah satunya dengan memperkuat daya beli masyarakat serta mempercepat belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri.

Baca Juga: Industri Manufaktur Mulai Adopsi AI, Investasi Bisa Tembus Miliaran Rupiah

Pemerintah juga perlu menekan biaya produksi, terutama energi, bahan baku, dan logistik yang selama ini menjadi beban bagi industri.

Rizal menyarankan pemberian insentif dilakukan secara selektif dan diarahkan kepada industri yang mampu meningkatkan produksi, ekspor, serta penyerapan tenaga kerja.

Di saat yang sama, pengawasan terhadap masuknya barang impor ilegal maupun produk yang tidak memenuhi standar perlu diperketat. Pemerintah juga perlu memperkuat dukungan sertifikasi agar pelaku industri lebih siap menembus pasar ekspor.

"Tanpa kebijakan yang konkret dan terukur, PMI mungkin kembali ekspansif, tetapi hanya sementara dan belum mencerminkan pemulihan industri yang kuat," tandasnya.

Baca Juga: Menakar Daya Saing Industri Manufaktur Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News