Indonesia Eximbank fasilitasi UKM tembus pasar ekspor

Berdasarkan data statistik (Credit Suisse’s report), 50% dari populasi di negara berkembang memilih untuk berbelanja melalui platform online. Hal ini memberikan dampak bagi perusahaan yang bergerak di bidang ritel, keuangan, dan teknologi.

Melihat peluang dan potensi tersebut, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank menginisiasi suatu program untuk membantu para pelaku usaha berorientasi ekspor atau eksportir, yaitu Digital Handholding Program (DHP).

Sinthya Roesly, Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank, mengatakan bahwa yang dilakukan Indonesia Eximbank melalui DHP diharapkan dapat membantu pelaku UMKM berorientasi ekspor untuk meningkatkan daya saing produk unggulannya di pasar global melalui pendampingan, pemberian fasilitas, dan pelatihan yang diberikan secara berkesinambungan.

"Sehingga, pelaku UMKM ekspor Indonesia akan mampu memasarkan, memperluas akses pasar, serta mempromosikan produknya di pasar global," katanya dalam keterangan resminya, Rabu (10/10).

Asal tahu saja, berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009, Pemerintah mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank yang bergerak di bidang pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. LPEI bertugas untuk menyelenggarakan Program Ekspor Nasional.

Adapun prioritas pembiayaan LPEI adalah mempertahankan kemampuan industri padat karya, menumbuhkan multiplier effects ekonomi rakyat, dan mengembangkan chanelling produk Indonesia di pasar ekspor. Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana I LPEI, menyebutkan, kinerja LPEI per Agustus 2018 dapat dilihat dari pencapaian aset sebesar Rp117,27 triliun dan aspek pembiayaan ekspor mencapai Rp106,89 triliun atau tumbuh 9,7%, penjaminan Rp11,50 triliun tumbuh 29,8% dan asuransi Rp12,37 triliun. "Artinya, bertumbuh 16,4%," ungkapnya.

Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali, LPEI juga berkesempatan menyelenggarakan diskusi panel dengan mengambil tema “The Perfect Time to Enhance Emerging Economies’ Cooperation on Trade”. Menurut Sinthya, dari diskusi panel ini diharapkan mendapatkan pandangan dari panelis yang merupakan perwakilan dari pemerintah, bank sentral, Eximbank, serta institusi keuangan untuk mengeksplorasi beberapa poin terkait cara memperkuat daya saing UKM berorientasi ekspor dalam e-commerce global.

Di sisi lain, pentingnya kerjasama antara negara-negara di kawasan Selatan-Selatan karena terjadi ketegangan perdagangan dan ketidakstabilan pasar keuangan global. Pasar yang sedang berkembang mengalami perubahan signifikan seiring dengan berjalannya waktu. Alhasil, perdagangan antarnegara berkembang ini menjadi sangat penting.

Apalagi pada dekade terakhir, terlihat peningkatan volume perdagangan internasional serta perjanjian perdagangan. Dengan ketidakpastian pertumbuhan risiko dari hal-hal tidak terduga terkait pasar keuangan global, perjanjian perdagangan menjadi hal yang penting. Dwi bilang, adanya perjanjian perdagangan bisa mempengaruhi penurunan tarif maupun non-tarif antarnegara yang berpartisipasi dengan produk yang beragam.

Sejatinya, akibat ketegangan perdagangan dan ketidakpastian dalam perang tarif berdampak terhadap pasar di negara berkembang. Adanya peningkatan signifikan terhadap tarif impor, semakin menekan volume perdagangan internasional dan kinerja ekspor. Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap mata uang dolar, akan membebani pembiayaan eksportir.

"Adanya prokteksi dalam perdagangan dapat mengurangi akses pasar ke negara-negara maju. Dengan begitu, persaingan yang terjadi di pasar ekspor akan semakin sengit karena para eksportir perlu melakukan pengalihan ekspor dari pasar Amerika," terang Dwi.

Pada akhirnya, kondisi ini menunjukkan pentingnya kerjasama Selatan-Selatan, terutama untuk menciptakan respon serta strategi yang potensial dalam mengatasi situasi yang terjadi. Selaras dengan salah satu tujuan dari diselenggarakannya kerjasama Selatan-Selatan yaitu untuk membuka peluang serta penetrasi pasar.

“Untuk melakukan penetrasi pasar, LPEI mendukung pembiayaan ke negara-negara di kawasan Afrika dan ini sejalan dengan penugasan khusus yang diberikan pemerintah melalui KMK No.787/KMK.08/2017,” tukas Dwi.