Reporter: Genta Disa | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri perikanan nasional menghadapi tekanan daya saing di pasar global akibat meningkatnya beban ekspor dan biaya produksi.
Pelaku usaha menilai sejumlah kebijakan pemerintah berpotensi menggerus margin keuntungan sekaligus membuat produk perikanan Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.
Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) Budhi Wibowo mengatakan, sedikitnya ada tiga persoalan utama yang membebani industri, yakni kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), berakhirnya fasilitas tarif ekspor ke Uni Eropa, serta kenaikan Pajak Air Tanah (PAT).
Baca Juga: DHE SDA dan Tarif Ekspor Tekan Daya Saing Industri Perikanan
Menurut Budhi, tekanan tersebut berisiko membuat pembeli internasional mengalihkan pesanan ke negara pesaing, seperti Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka.
“Industri perikanan Indonesia semakin kehilangan daya saing di pasar internasional,” ujar Budhi dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kewajiban penempatan DHE SDA bagi eksportir dengan nilai ekspor di atas US$ 250.000 per pengiriman.
Berdasarkan ketentuan tersebut, eksportir wajib menempatkan devisa hasil ekspor selama 12 bulan di bank Himbara, dengan batas konversi ke rupiah sebesar 50%.
Kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan karakteristik industri perikanan yang hampir seluruh biaya operasionalnya menggunakan rupiah. Mulai dari pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, listrik, hingga kebutuhan produksi lainnya.
Di sisi lain, margin keuntungan perusahaan perikanan umumnya di bawah 10%, bahkan banyak yang kurang dari 5%.
Kondisi tersebut membuat kewajiban menahan sebagian devisa selama setahun berpotensi mengganggu likuiditas dan menggerus modal kerja perusahaan.
Baca Juga: Industri Gelas Kaca Masih Tertekan Biaya Energi hingga Akhir 2026
Dampaknya terutama mengancam eksportir produk bernilai tinggi, seperti daging rajungan, udang ukuran besar, dan telur ikan terbang. GAPI menyebut sejumlah pembeli bahkan mulai mengalihkan pesanan dari Indonesia ke negara pesaing.
Karena itu, GAPI meminta pemerintah mengecualikan industri perikanan dari daftar dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.4/2025 agar eksportir tidak lagi diwajibkan menempatkan DHE selama satu tahun.
Tekanan lainnya datang dari pasar Uni Eropa. Mulai 1 Januari 2027, Indonesia tidak lagi memperoleh fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) setelah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income.
Berakhirnya fasilitas tersebut membuat produk perikanan Indonesia berpotensi dikenakan tarif Most Favoured Nation (MFN) yang lebih tinggi.
Budhi menjelaskan, Uni Eropa memang memiliki fasilitas Autonomous Tariff Quotas (ATQ) dengan tarif nol persen untuk produk tertentu. Namun, fasilitas itu umumnya diberikan untuk produk yang digunakan sebagai bahan baku industri di kawasan tersebut.
Sementara itu, produk olahan bernilai tambah yang menjadi andalan ekspor Indonesia, seperti breaded shrimp dan cooked shrimps, berpotensi menghadapi tarif MFN lebih tinggi.
Kondisi ini membuat produk Indonesia terancam kalah bersaing dengan Vietnam yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.
Untuk mengantisipasinya, GAPI mendesak pemerintah mempercepat ratifikasi dan pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) sebelum fasilitas GSP berakhir.
Selain tekanan ekspor, kenaikan biaya produksi akibat kebijakan zonasi Air Bawah Tanah (ABT) atau Pajak Air Tanah (PAT) juga menjadi perhatian.
Baca Juga: Anak Usaha Astra Perkuat Bisnis Otomotif, dari Elektrifikasi hingga Ekspansi Ekspor
Budhi mencontohkan, di sejumlah daerah, termasuk Pasuruan, Jawa Timur, pajak air tanah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Padahal, industri perikanan membutuhkan air dalam jumlah besar untuk menunjang proses produksi.
Kenaikan tarif tersebut berpotensi meningkatkan harga pokok produksi dan semakin menekan daya saing perusahaan.
GAPI juga meminta pemerintah menurunkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut Budhi, asosiasi dan pelaku usaha telah mengusulkan revisi aturan tersebut selama lebih dari empat tahun karena tarif yang berlaku dinilai masih memberatkan industri.
GAPI berharap revisi PP 85/2021 tidak sekadar memperbarui ketentuan, tetapi juga memberikan keringanan tarif bagi pelaku usaha.
Baca Juga: Industri Keramik Siapkan Investasi Rp 25 Triliun hingga 2029
Penurunan beban PNBP dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri, menekan biaya produksi, dan memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)