Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga kini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum juga menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034.
RUPTL yang berisi pengembangan sistem tenaga listrik di Indonesia, mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik kepada konsumen dengan periode 10 tahun ini rencananya memiliki 60% pembangkit berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Dalam tahap finalisasi, PT PLN Persero dengan Kementerian ESDM telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR pada Rabu (23/04). Sayangnya, RDP yang berlangsung pukul 16.00 WIB hingga 17.00 WIB ini bersifat tertutup.
Meski begitu, usai rapat, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan RUPTL yang dibahas hari ini memiliki isi yang sama dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.
Baca Juga: PLTN Masuk RUPTL 2025-2034, RI Siapkan Proyek Nuklir Pertama Berkapasitas 500 MW
"Ya RUPTL harus sesuai dengan RUKN, gitu saja," ungkap Jisman saat ditemui di kompleks parlemen usai RDP Komisi XII DPR, Rabu (23/04).
Namun, saat ditanya mengenai target pensiun dini atau early retirement PLTU dalam RUPTL, Jisman menyebut hal ini tidak dibahas.
"Gak dibahas (pensiun dini)," kata dia.
Tidak masuknya pembahasan pensiun dini dalam RUPTL juga diamini oleh anggota Komisi XII DPR Ramson Siagian.
Menurutnya, keputusan lanjutan akan dilakukan setelah kontrak PLN dengan Independent Power Producer (IPP) selesai.
Pilihan pertama adalah memensiunkan PLTU atau penyesuaian pengurangan karbon dengan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).
"Nggak pensiun dini sebenarnya. Jadi fase selesainya kontrak dengan IPP, pada saat itu ada dua alternatif untuk PLN. Pertama dipensiunkan. Kedua, kalau demand-nya (listrik) masih tinggi, supply kurang, siap menyesuaikan bisa dibangun CCS," jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Ini Sebelum Genjot Pembangunan PLTP dalam RUPTL 2025-2034
Lebih detail, Ramson menyebut pensiun dini PLTU dapat berdampak pada kekurangannya pasokan listrik di masa depan.
"Jadi itu kalau langsung di-delete itu PLTU, bisa-bisa kita defisit supply energi listrik kita. Kan berbahaya," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan pihaknya menekankan pada RUPTL yang adaptif, baik dari segi demand hingga keputusan investasi.
"Jangan kaku, kalau demand yang akan datang mungkin belum kita prediksi itu bisa ada ruang untuk penambahan, atau ketika demand-nya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk menunda suatu investasi atau pembangunan," jelas Bambang.
Bambang juga meminta agar RUPTL segera diluncurkan. Sayangnya, dia tidak memberikan tanggal pasti disahkannya RUPTL.
"Saya pikir dalam waktu dekat lah, tadi itu kan secara umum penyampaiannya seperti itu," tutupnya.
Selanjutnya: Dibayang Harapan Palsu Investor, Pemerintah Dituntut Genjot Iklim Investasi
Menarik Dibaca: Optimalkan Tumbuh Kembang, Alfamidi Dorong Keluarga Menjaga Pencernaan Balita
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
