kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini komentar perusahaan pelayaran soal usulan penegak hukum di laut


Rabu, 05 September 2018 / 20:15 WIB
Ini komentar perusahaan pelayaran soal usulan penegak hukum di laut
ILUSTRASI. Perusahaan Perkapalan PT Logindo Samudramakmur


Reporter: Nur Pehatul Janna | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pembentukan badan tunggal penegak hukum di laut oleh Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) disambut positif para pelaku bisnis pelayaran.

Adrianus Iskandar, Cheif Financial Officer & Corporate Secretary PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) mengatakan hal tersebut merupakan satu hal yang efisien dan dapat memudahkan kapal-kapal untuk berlayar.

"Kami sebagai pelaku tentu saja satuju karena akan lebih efisien dan dapat membantu proses perjalanan kapal tanpa hambatan atau pemberhentian pemeriksaan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (5/9).

Menurutnya, selama ini kapal-kapal LEAD tentu saja pernah mengalami tahap pemeriksaan hanya saja tidak sampai 16 kali pemeriksaan.

"Meskipun ada 16 instansi tapi kapal kami biasanya cuma diperiksa oleh dua instansi saja," ujarnya.

Disinggung soal anggaran yang sering dikeluarkan kapal saat proses pemeriksaan, Adrianus mengklaim tidak pernah mengalami hal tersebut karena sejauh ini kapal-kapal LEAD memang selalu dilengkapi dengan surat-surat dan berkas pendukung lainnya.

"Yang pasti jika ini terealisasi maka akan sangat membantu dan kami sangat setuju," tuturnya.

Tak jauh berbeda, Ruddy Sutiono, Direktur Keuangan PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) mengatakan sangat menyambut baik hal tersebut karena dinilai akan membantu perusahaan dalam mencapai target pengiriman barang.

Menurutnya, selama ini proses pemberhentian untuk pemeriksaan oleh penegak hukum akan memangkas waktu atau target pengiriman karena proses pengecekan berkas yang cukup lama.

"Jadi pengecekan berkas di laut itu berbeda dengan di darat, prosesnya sedikit lebih lama," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (5/9).

Disinggung soal anggaran, Ruddy mengklaim bahwa kapal-kapal milik TPMA tidak pernah mengalami hal tersebut karena selama ini tidak pernah melanggar dan berkas-berkas pun selalu lengkap dan konkrit.

"Yang kena anggaran itu cuma kapal-kapal nakal dan yang dicurigai bawa barang selundupan saja, kalau kami sejauh ini aman-aman saja," ujarnya.

Kalaupun rencana tersebut terealisasi, tambah Ruddy pihaknya akan sangat setuju karena dapat memudahkan kapal dalam perjalanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×