kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.505.000   -15.000   -0,99%
  • USD/IDR 16.295   -200,00   -1,24%
  • IDX 6.977   -130,64   -1,84%
  • KOMPAS100 1.042   -22,22   -2,09%
  • LQ45 818   -15,50   -1,86%
  • ISSI 213   -3,84   -1,77%
  • IDX30 417   -9,14   -2,14%
  • IDXHIDIV20 504   -9,85   -1,92%
  • IDX80 119   -2,45   -2,02%
  • IDXV30 125   -2,38   -1,87%
  • IDXQ30 139   -2,59   -1,83%

Insentif fiskal dapat mendorong percepatan pengembangan smelter dalam negeri


Kamis, 09 Desember 2021 / 18:59 WIB
Insentif fiskal dapat mendorong percepatan pengembangan smelter dalam negeri
ILUSTRASI. Foto udara, areal pabrik pengolahan ore nikel milik PT Antam Tbk di Kecamatan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sabtu (5/6/2021).


Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Untuk mendorong industri hilir di dalam negeri, pemerintah melarang kegiatan ekspor bahan mentah dan konsentrat mineral.

Dimulai dari pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020, kemudian pelarangan ekspor bauksit di 2022, dan menyusul tembaga di 2023. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pelaku industri untuk mengembangkan fasilitas pemurnian atau smelter. 

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Djoko Widajatno menilai upaya pemerintah melarang ekspor sejumlah komoditas mineral adalah untuk memacu Indonesia menghasilkan komoditas yang bernilai tambah. 

"Saat ini pembangunan smelter semakin dipacu. Di Gresik dan kota lain, sedang giat membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tentunya dalam waktu dekat akan selesai," jelasnya kepada Kontan.co.id, Kamis (9/12). 

Baca Juga: Ekspor timah dan tembaga bakal dilarang, ini dampaknya ke emiten komoditas mineral

Berdasarkan kabar terkini, pada kuartal III 2021 sudah dibangun sampai 23 smelter. Djoko optimistis, pada 2030 mendatang target 30 smelter pasti akan tercapai. Menurutnya, saat ini investor dari China berlomba-lomba memindahkan smelter ke Indonesia untuk membuat penghematan transportasi. Djoko bilang, mereka sudah mendapatkan tax holiday. 

"Di sisi lain, kalaupun ada insentif lain, tentu pembangunan smelter akan semakin cepat. Masalahnya kita perlu menjaga cadangan neraca nikel," tandasnya. 

Seperti diketahui, saat ini PT Vale Indonesia Tbk (INCO) merencanakan pembangunan sejumlah proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel baru, yakni smelter feronikel di Bahodopi, Sulawesi Tengah dan smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. 

Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Bernardus Irmanto memparkan, perihal insentif terhadap pengembang smelter, dia berpesan kepada pemerintah untuk menimbang insentif lain selain tax holiday. 

Baca Juga: Alasan Jokowi tetap larang ekspor nikel meski digugat di WTO

"Mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan memberikan insentif atau kebijakan khusus untuk investasi yang commit terhadap low carbon emission," jelasnya saat dihubungi terpisah. 

Asal tahu saja, saat ini INCO akan mengaliri listrik di smelternya di Bahodopi menggunakan PLTG yang memanfaatkan LNG. Bernardus bilang, salah satu komitmen Vale Indonesia adalah mengurangi footprint karbon dari kegiatan operasionalnya. Dengan komitmen tersebut, semua keputusan investasi pun harus menggunakan prinsip yang sama, yakni seminimal mungkin menimbulkan emisi karbon. 

"Jadi selama technically feasible, kami akan mengutamakan sumber energi dengan emisi karbon lebih rendah seperti LNG dan sumber energi lain seperti bio-gas/bio-fuel," tegasnya. 



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×