Reporter: Sofyan Nur Hidayat |
JAKARTA. Kabar gembira bagi pengusaha mebel berbahan rotan. Kementerian Perindustrian akan mendorong penggunaan mebel rotan. Bukan hanya instansi-instansi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan instansi dan Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga ke kementerian lain.
Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemperin) akan menggandeng Kementerian Koordinator Perekonomian. "Kami akan meminta Menko Perekonomian mengeluarkan surat imbauan agar semua kementerian menggunakan mebel berbahan rotan," kata MS Hidayat, Menteri Perindustrian, usai acara breakfast meeting furniture rotan, Selasa (27/12).
Diharapkan, penggunaan mebel rotan itu sudah mulai berjalan pada pengadaan tahun 2012 nanti. Dengan demikian, pasar mebel rotan di dalam negeri bisa meningkat pasca pemberlakuan larangan ekspor rotan mentah.
Selain itu, Kemperin juga akan menghimbau badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta untuk menjalankan program corporate social responsibility (CSR) yang berkaitan dengan penggunaan mebel rotan. "Contohnya, dengan membantu sekolah-sekolah dalam pengadaan meja dan kursi rotan," papar Hidayat.
Sebelumnya, KONTAN memberitakan, Kemperin akan menggandeng Kemdagri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) agar para menteri terkait mengimbau instansi di bawahnya serta sekolah untuk menggunakan mebel rotan. Menurut Hidayat, surat edaran itu segera keluar. "Tinggal tunggu penandatanganan nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU) saja," kata Hidayat.
Ia mengaku, telah mengirimkan draf MoU itu ke Kemperin. Benny Wahyudi, Direktur Jenderal Industri Agro Kemperin, menambahkan, telah berkoordinasi dan melakukan pertemuan dengan pejabat Kemdagri. Hasilnya, MoU itu segera diteken dalam waktu dekat ini.
Untuk mendukungnya kebijakan ini, Kemperin segera mengeluarkan spesifikasi mebel rotan untuk instansi dan sekolah sebagai panduan bagi industri. Rencananya, spesifikasi itu keluar pada 15 Januari 2012. "Jadi industri bisa memenuhi kebutuhan sesuai standar," ujar Benny.
Suyatno, Direktur Pendidikan Dasar Kemdikbud, mengatakan, program ini bisa berjalan bersamaan dengan program perbaikan sekolah yang digelar Kemdikbud. Saat ini jumlah ruang kelas sekolah yang rusak parah sebanyak 110.598 kelas. Sekolah yang paling banyak rusak berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah dan Lampung. Anggaran perbaikan sekolah itu mencapai
Rp 20,4 triliun per tahun.
Hatta Sinatra, Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI), mengatakan, anggotanya siap memenuhi permintaan dalam negeri. "Saat ini utilisasi pabrik secara nasional hanya 25% saja," kata Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
