/2026/10/23/1731830800.jpg "Investor Data Center Berskala Besar Harus Pasok Energi Sendiri, IDPRO Buka Suara")
Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Penyedia Data Center Indonesia atau Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) melihat perlunya kejelasan lebih lanjut terkait arahan Danantara untuk investor data center dengan kebutuhan kapasitas daya berskala besar agar menyiapkan pasokan energi secara mandiri.
Danantara sebelumnya mengarahkan investor data center dengan kebutuhan kapasitas daya lebih dari 500 megawatt (MW) untuk dapat memenuhi pasokan energi secara mandiri agar suplai listrik untuk industri dan masyarakat tidak terganggu.
Ketua Umum IDPRO, Hendra Suryakusuma mengatakan, pelaku usaha menilai kejelasan mengenai cakupan kebijakan dan definisi ambang batas 500 MW perlu dijelaskan lebih rinci.
Baca Juga: Danantara Buka Suara soal Rencana Merger Garuda Indonesia dan Pelita Air
"Apakah (500 MW) mengacu pada kapasitas IT, total kebutuhan listrik fasilitas, kapasitas sambungan, atau kapasitas maksimum kawasan setelah seluruh tahap pembangunan selesai," ujarnya kepada Kontan, Senin (26/10/2026).
Selain itu, Hendra berpandangan pendekatan bring your own energy (BYOE) sebaiknya memberikan fleksibilitas melalui kemitraan antara investor, PLN, pengembang swasta alias independent power producer (IPP), dan pengembang energi.
Dus, investor disebut dapat ikut membiayai penambahan kapasitas listrik tanpa harus mengambil alih seluruh risiko dan tanggung jawab pengoperasian pembangkit.
Selain itu, menurutnya diperlukan kepastian tarif dan mekanisme pembagian biaya infrastruktur yang adil, sehingga investasi pusat data tidak membebani pelanggan listrik lainnya, tetapi tetap kompetitif secara regional.
Tak hanya itu, Hendra menegaskan keandalan pasokan harus menjadi prioritas. Ia menyoroti pusat data membutuhkan listrik 24 jam sehari dengan tingkat kontinuitas yang sangat tinggi.
"Energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), merupakan bagian penting dari solusi, tetapi harus dikombinasikan dengan jaringan listrik yang andal, penyimpanan energi, dan kapasitas pembangkit pendukung yang memadai," terangnya.
Lebih lanjut, pengembangan pusat data dan energi dipandang perlu terintegrasi dengan perencanaan ketenagalistrikan nasional.
Hendra mengingatkan, RUPTL PLN 2025–2034 merencanakan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 52,9 GW berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan energi.
Baca Juga: Menperin Berharap Tambahan Gas untuk Industri Masuk Skema HGBT
"Kebutuhan pusat data yang memiliki kepastian pelanggan dan kontrak jangka panjang dapat membantu memperkuat kelayakan investasi pembangkit baru," tuturnya.
IDPRO, lanjutnya, berharap pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat membuka diskusi bersama asosiasi terkait rencana kebijakan ini supaya pendekatan yang diterapkan dapat berjalan beriringan dengan investasi pusat data.
"Kami juga berharap adanya dialog bersama antara Danantara, Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional, Komdigi, PLN, Kemenperin dan asosiasi industri agar pendekatan yang dikembangkan benar-benar implementatif dan sejalan dengan karakteristik investasi pusat data," ujarnya.
Ia menambahkan, IDPRO percaya pertumbuhan industri pusat data seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi ketahanan energi nasional, melainkan dapat menjadi salah satu motor penggerak investasi energi baru di Indonesia.
"Dengan kolaborasi yang tepat, kita dapat menjaga kebutuhan listrik masyarakat, memperkuat ketahanan energi, sekaligus memastikan Indonesia tetap kompetitif sebagai tujuan investasi pusat data dan artificial intelligence (AI) di Asia Tenggara," tandas Hendra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
