Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri perkapalan berharapan dengan sejumlah peluang dan tantangan menjelang tahun 2026. Pengusaha yang tergabung dalam Indonesia Shipbuilding & Offshore Association atau Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) berharap ada dukungan pemerintah agar industri kapal nasional bisa menangkap peluang yang datang pada tahun depan.
Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami menyampaikan saat ini galangan kapal di dalam negeri sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas produksi, adopsi teknologi digital dalam desain dan konstruksi kapal, serta modernisasi fasilitas.
Industri komponen lokal juga memperkuat kemampuan untuk memasok kebutuhan material dan peralatan kapal.
Saat ini, Iperindo memiliki anggota 265 perusahaan, yang terdiri dari galangan kapal, perusahaan penunjang, perusahaan klasifikasi dan perusahaan jasa konsultan.
Baca Juga: Pemerintah Garap Proyek Kapal US$ 7 Miliar, Anggaran dari Danantara dan Pinjaman LN
"Industri ini telah berkembang menjadi ekosistem yang semakin lengkap dan kuat. Anggota Iperindo naik sekitar 30% dalam tiga tahun terakhir," kata Anita dalam Seminar Perkapalan Nasional di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kamis (11/12/2025).
Secara kapasitas, anggota Iperindo memiliki kemampuan hingga 36.000 dock space per tahun untuk reparasi, dan sekitar 900 dock space per tahun untuk pembangunan kapal baru. Anita pun menyatakan industri nasional siap untuk menangkap peluang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan kapal bagi Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari pihak swasta.
Dewan Penasehat Iperindo Bambang W. Djojohadikusumo menambahkan bahwa potensi pembangunan kapal berasal dari berbagai sumber. Pertama, pembangunan kapal dari kementerian, lembaga dan BUMN. Termasuk rencana pembangunan 80 unit kapal-kapal tanker Pertamina dalam beberapa tahun ke depan.
Kedua, pembangunan kapal-kapal tunda dan tongkang untuk angkutan produksi pertambangan mineral dan batubara, sekitar 500 set per tahun. Ketiga, pembangunan kapal-kapal ikan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap sekitar 2.557 unit untuk beberapa tahun ke depan.
Keempat, pembangunan kapal-kapal niaga dari berbagai jenis dan ukuran untuk peremajaan bagi kapal-kapal yang usianya di atas 25 tahun, dengan jumlah sekitar 1.684 unit.
Dengan berbagai peluang tersebut, industri perkapalan bakal mendongkrak pertumbuhan industri lainnya seperti industri material dan bahan baku, industri mesin & peralatan, serta industri komponen.
Sementara itu, Kepala Tim Kelompok Kerja Industri Maritim Kemenperin, Sungkono memaparkan bahwa saat ini Indonesia memiliki 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi. Galangan tersebut didukung oleh 127 perusahaan industri bahan baku dan komponen kapal.
Baca Juga: Penegakan Lingkungan Pascabanjir, KLH Segel Kebun Sawit PT TBS di Tapanuli Tengah
Sungkono mengamini, industri kapal bakal menggerakkan industri manufaktur lainnya. Dia mencontohkan kebutuhan besi dan baja untuk industri galangan kapal bisa mencapai 1,93 juta ton.
Proyeksi itu berdasarkan pemetaan dari tiga segmen. Pertama, kebutuhan besi dan baja untuk pembangunan kapal baru sebanyak 401.763 ton.
Kedua, proyek pembangunan 975 kapal nelayan yang diestimasikan membutuhkan besi dan baja sebanyak 354.000 ton. Ketiga, untuk kebutuhan reparasi kapal sebesar 1,18 juta ton.
Proyek Kapal US$ 7 Miliar
Peluang bagi industri kapal nasional datang dari proyek jumbo yang digagas oleh Pemerintah. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Mochamad Idnillah membeberkan program Kampung Nelayan Merah Putih dan modernisasi kapal perikanan.
Program ini bakal menggarap 2.557 unit kapal, termasuk modernisasi sebanyak 1.582 unit kapal perikanan tangkap.
"Ini adalah konsep bagaimana me-replacement kapal-kapal tradisional menjadi modern. KKP berkeinginan bagaimana mengubah wajah nelayan kita dengan produktivitas yang menjadi lebih baik," kata Idnillah.
Proyek ini diperkirakan akan menyedot dana sekitar US$ 7 miliar. Idnillah menerangkan pembiayaan proyek ini akan berasal dari dua sumber. Pertama, dari pinjaman luar negeri, yakni United Kindom (UK) sekitar US$ 3 miliar.
Kedua, sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danantara sekitar US$ 4 miliar.
Masing-masing pengerjaan proyek dari sumber pendanaan itu akan dilakukan dalam dua tahap. Idnillah bilang, pinjaman luar negeri sudah siap untuk mendanai tahap pertama. Jumlah kapal yang akan dibangun mencapai 1.000 unit dengan ukuran 30 Gross Tonnage (GT).
"Jadi kalau sekarang, anggaran yang sudah jelas adalah yang 1.000 unit 30 GT, itu US$ 1 miliar atau kira-kira Rp 16 triliun. Sekarang masih "blue book" prosesnya di Bappenas," terang Idnillah.
Baca Juga: Pelaku Tambang Soroti Ketimpangan Besaran Denda Pelanggaran Kawasan Hutan
KKP menargetkan tahap pertama ini bakal rampung dalam dua tahun, mulai dari 2026 hingga pertengahan atau akhir 2028. "Tahap kedua akan pararel, targetnya periode pemerintahan ini selesai, kan sampai 2029," tambah Idnillah.
Pada tahap kedua, sebanyak 582 unit kapal akan dibangun dengan berbagai ukuran GT. Sementara itu, pembangunan kapal melalui dana Danantara/APBN juga akan berlangsung dalam dua tahap.
Tahap pertama rencananya akan membangun 112 unit kapal serta pembangunan 4 hub di Probolinggo, Bitung, Bacan dan Tual. Sementara di tahap kedua akan membangun sebanyak 863 unit kapal.
Saat ini, mekanisme pendanaan dari Danantara/APBN masih dalam proses persiapan. "Masih ada mekanisme-mekanisme yang disiapkan, termasuk payung hukum. Kalau uang dari Kemenkeu sudah ada, hanya saja bagaimana, apakah langsung di Danantara atau Kementerian," tandas Idnillah.
Target & Tantangan Industri Kapal
Anita menyatakan pelaku industri kapal nasional bakal melirik peluang dari proyek pemerintah untuk modernisasi kapal. Dengan peluang tersebut, Anita optimistis industri kapal nasional bisa menjaga tren pertumbuhan kinerja pada level dobel digit.
"Alhamdulillah pada tahun ini kami ada peningkatan kinerja sekitar 15% dibandingkan tahun lalu. Kami bersyukur pasar domestik terus tumbuh. Tahun depan kami beraharap dengan pasar pembuatan kapal perikanan maupun yang lainnya, bisa meningkat lagi minimal 10%," kata Anita.
Hanya saja, Anita meminta adanya dukungan dari pemerintah agar industri kapal nasional bisa lebih kompetitif untuk bersaing dengan kapal impor. Merujuk data dari Kemenperin, impor kapal mencapai sekitar US$ 3,98 miliar, terutama untuk jenis kapal kargo dan kapal tanker.
Iperindo pun meminta dukungan pemerintah berupa pemberian insentif, pembatasan impor kapal bekas, serta skema pembiayaan & insentif untuk mendorong substitusi impor. Anita juga menyoroti pentingnya penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Industri agar bisa konsisten, tidak bertumpang tindih dengan wilayah yang lain.
Baca Juga: Danantara Beberkan Alasan Keputusan Akhir Investasi Kilang Tuban Belum Kelar
Selain itu, Anita berharap ada dukungan dari perbankan terkait kemudahan akses pendanaan dengan skema pembiayaan dan bunga yang kompetitif. Dari sisi fiskal, Anita berharap ada insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Negara lain itu jauh lebih kecil suku bunga perbankannya. Kalau industri ini mau kompetitif, diberikan insentif juga, karena memberikan multiplier effect terhadap ekosistem industri, penyerapan tenaga kerja dan perekonomian yang sangat besar," tandas Anita.
Selanjutnya: 2,9 Juta Kendaraan Diprediksi Padati Jalan Tol Saat Libur Natal dan Tahun Baru
Menarik Dibaca: Promo KFC x Indodana PayLater, Paket Petook Duo Cukup Bayar Rp 10.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













