Pemerintah Garap Proyek Kapal US$ 7 Miliar, Anggaran dari Danantara dan Pinjaman LN

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bersiap menggarap program Kampung Nelayan Merah Putih dan modernisasi kapal nelayan. Melalui program ini, pemerintah bakal membangun sebanyak 2.557 unit kapal dengan total anggaran sekitar US$ 7 miliar.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Mochamad Idnillah menjelaskan pembiayaan untuk proyek ini akan berasal dari dua sumber.

Pertama, dari pinjaman luar negeri (LN), yakni dari United Kingdom sekitar US$ 3 miliar. Kedua, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danantara sekitar US$ 4 miliar.

Masing-masing pengerjaan proyek dari sumber pendanaan itu akan dilakukan dalam dua tahap. Idnillah bilang, pinjaman luar negeri sudah siap untuk mendanai tahap pertama. Jumlah kapal yang akan dibangun mencapai 1.000 unit dengan ukuran 30 Gross Tonnage (GT).

"Jadi kalau sekarang, anggaran yang sudah jelas adalah yang 1.000 unit 30 GT, itu US$ 1 miliar atau kira-kira Rp 16 triliun. Sekarang masih ‘blue book’ prosesnya di Bappenas," terang Idnillah dalam Seminar Perkapalan Nasional di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kamis (11/12/2025).

KKP menargetkan tahap pertama ini bakal rampung dalam dua tahun, mulai dari 2026 hingga pertengahan atau akhir 2028. "Tahap kedua akan paralel, targetnya periode pemerintahan ini selesai, kan sampai 2029," tambah Idnillah.

Pada tahap kedua, sebanyak 582 unit kapal akan dibangun dengan berbagai ukuran GT. Sementara itu, pembangunan kapal melalui dana Danantara/APBN juga akan berlangsung dalam dua tahap.

Tahap pertama rencananya akan membangun 112 unit kapal serta pembangunan 4 hub di Probolinggo, Bitung, Bacan, dan Tual. Sementara di tahap kedua akan membangun sebanyak 863 unit kapal.

Saat ini, mekanisme pendanaan dari Danantara/APBN masih dalam proses persiapan. "Masih ada mekanisme-mekanisme yang disiapkan, termasuk payung hukum. Kalau uang dari Kemenkeu sudah ada, hanya saja bagaimana, apakah langsung di Danantara atau Kementerian," ungkap Idnillah.

Melalui program ini, Idnillah mengatakan bahwa pemerintah akan modernisasi sebanyak 1.582 unit kapal perikanan tangkap.

"Ini adalah konsep bagaimana me-replacement kapal-kapal tradisional menjadi modern. KKP berkeinginan bagaimana mengubah wajah nelayan kita dengan produktivitas yang menjadi lebih baik," imbuh Idnillah.

Peluang Bagi Industri Kapal Nasional

Pada kesempatan yang sama, pengusaha yang tergabung dalam Indonesia Shipbuilding & Offshore Association atau Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) membeberkan peluang dan tantangan industri kapal nasional.

Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami menyampaikan saat ini galangan kapal di dalam negeri sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas produksi, adopsi teknologi digital dalam desain dan konstruksi kapal, serta modernisasi fasilitas.

Industri komponen lokal juga memperkuat kemampuan untuk memasok kebutuhan material dan peralatan kapal. Saat ini, Iperindo memiliki anggota 265 perusahaan, yang terdiri dari galangan kapal, perusahaan penunjang, perusahaan klasifikasi, dan perusahaan jasa konsultan.

"Industri ini telah berkembang menjadi ekosistem yang semakin lengkap dan kuat. Anggota Iperindo naik sekitar 30% dalam tiga tahun terakhir," kata Anita.

Secara kapasitas, anggota Iperindo memiliki kemampuan hingga 36.000 dock space per tahun untuk reparasi, dan sekitar 900 dock space per tahun untuk pembangunan kapal baru.

Anita pun menyatakan industri nasional siap untuk menangkap peluang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan kapal bagi kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN) maupun dari pihak swasta.

Anita menyatakan pelaku industri kapal nasional bakal melirik peluang dari proyek pemerintah untuk modernisasi kapal. Dengan peluang tersebut, Anita optimistis industri kapal nasional bisa menjaga tren pertumbuhan kinerja pada level dobel digit.

"Alhamdulillah pada tahun ini kami ada peningkatan kinerja sekitar 15% dibandingkan tahun lalu. Kami bersyukur pasar domestik terus tumbuh. Tahun depan kami berharap dengan pasar pembuatan kapal perikanan maupun yang lainnya, bisa meningkat lagi minimal 10%," kata Anita.

Hanya saja, Anita meminta adanya dukungan dari pemerintah agar industri kapal nasional bisa lebih kompetitif untuk bersaing dengan kapal impor. Merujuk data dari Kemenperin, impor kapal mencapai sekitar US$ 3,98 miliar, terutama untuk jenis kapal kargo dan kapal tanker.

Iperindo pun meminta dukungan pemerintah berupa pemberian insentif, pembatasan impor kapal bekas, serta skema pembiayaan dan insentif untuk mendorong substitusi impor.

Anita juga menyoroti pentingnya penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Industri agar bisa konsisten, tidak bertumpang tindih dengan wilayah yang lain.

Selain itu, Anita berharap ada dukungan dari perbankan terkait kemudahan akses pendanaan dengan skema pembiayaan dan bunga yang kompetitif. Dari sisi fiskal, Anita berharap ada insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Negara lain itu jauh lebih kecil suku bunga perbankannya. Kalau industri ini mau kompetitif, diberikan insentif juga, karena memberikan multiplier effect terhadap ekosistem industri, penyerapan tenaga kerja, dan perekonomian yang sangat besar," tandas Anita.

Sementara itu, Kepala Tim Kelompok Kerja Industri Maritim Kemenperin, Sungkono mengamini, industri kapal bakal menggerakkan industri manufaktur lainnya. Dia mencontohkan kebutuhan besi dan baja untuk industri galangan kapal bisa mencapai 1,93 juta ton.

Proyeksi itu berdasarkan pemetaan dari tiga segmen. Pertama, kebutuhan besi dan baja untuk pembangunan kapal baru sebanyak 401.763 ton. Kedua, proyek pembangunan 975 kapal nelayan yang diestimasikan membutuhkan besi dan baja sebanyak 354.000 ton. Ketiga, untuk kebutuhan reparasi kapal sebesar 1,18 juta ton.

Saat ini, Indonesia memiliki 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi. Galangan tersebut didukung oleh 127 perusahaan industri bahan baku dan komponen kapal.

"Industri perkapalan Indonesia ditopang oleh ratusan galangan kapal yang tersebar di berbagai wilayah, dengan kapasitas pembangunan kapal baru dan reparasi yang terus bertumbuh," pungkas Sungkono.