Reporter: Azis Husaini | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT ISS Indonesia masih menimbang-nimbang menerima tawaran soal pengalihan pekerja harian lepas (PHL) sebanyak 93.000 orang dari Pemprov DKI Jakarta. Sebab, migrasi ini akan membutuhkan anggaran besar.
Hitung punya hitung, dana yang perlu disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk 93.000 PHL cukup besar. Sebab, bagi ISS mesti ada modal kerja dalam setahun lantaran ISS harus menyiapkan dana terlebih dahulu dua sampai tiga bulan sebelum Pemprov DKI Jakarta melakukan pembayaran. Rinciannya, untuk UMP DKI Jakarta sekarang Rp 3,6 juta per pekerja.
Tetapi biasanya ISS meminta dana BPJS, Pensiun, THR, Hak Cuti, training, uniform, dan cadangan untuk standby backup. "Jadi cost kami jauh lebih besar dari UMP. Kami ingin dibayar di muka satu tahun anggaran," ungkap CEO PT ISS, Elisa Lumbantoruan kepada Kontan.co.id, Selasa (21/11).
Dia mengatakan, PT ISS memang belum membicarakan soal peralihan itu karena itu pekerjaan berat dan kompleks. "Seandainya misalnya kami diminta mengelola 93.000 PHL ini dan diubah statusnya menjadi tenaga kerja formal, proses pelatihannya dan transformasinya berat, juga modal kerja tambahan sangat besar," ujar Elisa.
Dia menekankan, bisnis jasa seperti ISS Indonesia membutuhkan modal kerja besar, karena ISS harus menyiapkan dana gaji seluruh karyawan utk 2-3 bulan minimal sebelum kami dapat pembayaran dari klien.
Elisa juga mengatakan, pihaknya juga tidak geer untuk mendapatkan proyek pengelolalaan PHL. "Tapi kalau diberikan tugas. Kami akan lakukan sebagai CSR kita," ungkap dia.
Elisa juga meminta margin 5% dari modal kerja yang akan diajukan nanti jika mendapat proyek itu. "Saya dikasih 5% keuntungan saja untuk bayar gaji saya dan para manager yang akan mengelola mereka," imbuh dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
