kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45926,73   11,38   1.24%
  • EMAS1.310.000 -1,13%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Izin tambang di omnibus law beralih, daerah pertanyakan kesiapan pemerintah pusat


Senin, 24 Februari 2020 / 21:32 WIB
Izin tambang di omnibus law beralih, daerah pertanyakan kesiapan pemerintah pusat
ILUSTRASI. Truk bertonase besar membawa batuan hasil tambang untuk diproses di area penambangan emas


Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

Ia mengharapkan proses alih kelola dapat dilakukan dengan baik. Kendati demikian, ia memastikan pihaknya siap jika nantinya pemerintah pusat memberikan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah.

"Intinya kami di provinsi sebagai daerah otonomi juga sebagai wakil pemerintah pusat. Kalau pemerintah mau mendelegasikan sebagian wewenang kepada kami ya kami siap," ujar Deri.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif bilang hingga saat ini pihaknya belum mengetahui skema pasti yang akan diadopsi dalam peralihan ini.

Baca Juga: Menakar dampak omnibus law terhadap emiten tambang

Kendati demikian, menurutnya tidak menutup kemungkinan akan ada pemberian wewenang kepada daerah melalui delegasi.

"Kita belum tahu, kita tunggu aja dulu bagaimana proses omnibus law dan penyelesaian RUU Minerba. Memang dikatakan di situ ke pemerintah kan, pemerintah pusat tapi ada kemungkinan bagaimana pendelegasian dari pusat ke daerah. Kita tunggu daripada kita menduga-duga," ujar Irwandy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×