Jalan Menuju Swasembada Energi Ada di Sektor Transportasi

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Swasembada energi kembali mengemuka sebagai agenda kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita dan RPJMN 2025–2029 menempatkan isu ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian global.Swasembada energi, yang dapat dimaknai sebagai kemampuan negara memenuhi kebutuhan energi domestik secara mandiri tanpa bergantung pada impor, menjadi konsep yang strategis dan relevan di tengah meningkatnya tensi geopolitik yang berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia.

Sebagai refleksi, Indonesia pernah menjadi net eksportir minyak. Menurut Menteri ESDM dalam Indonesia Economic Outlook, produksi lifting crude oil pada 1996 sekitar 1,6 juta barrel per day (BPD), sementara konsumsi domestik sekitar 600 ribu BPD. Namun tiga dekade kemudian situasi berbalik, produksi kini hanya sekitar 600 ribu BPD sedangkan konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta BPD. Untuk merespons gap tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai substitusi impor, baik pada solar maupun bensin.

Pada bahan bakar Solar, pemerintah mendorong penggunaan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sejak 2008, yang pada pertengahan 2026 akan mencapai B50. Sementara itu, pada bensin, pengembangan bioetanol masih berada pada tahap awal dengan target implementasi E5. Pendekatan ini dinilai strategis di tengah gejolak harga minyak global. Namun, kebijakan tersebut menyimpan tantangan jangka panjang dan potensi trade-off. Pada biodiesel, CPO merupakan komoditas ekspor utama dengan nilai sekitar USD 22,9 miliar (BPS, 2024) sekaligus bahan baku industri domestik. Di sisi lain, pengembangan bioetanol menghadapi kendala skala kebutuhan. Demi menutup impor bensin yang mencapai 21,8 juta KL pada 2024 dibutuhkan waktu panjang dan investasi besar.

Membedah Dinamika Konsumsi BBM Nasional

Mengacu pada Handbook of Energy and Economics Statistics of Indonesia 2024 (HEESI), sektor transportasi mengonsumsi 75 juta KL dari total 82 juta KL (91%) konsumsi BBM nasional, yang didominasi oleh bensin (36,6 juta KL) dan diesel (33,8 juta KL). Besarnya porsi ini menjadikan sektor transportasi sebagai kunci dalam mendorong kebijakan swasembada energi.

Pada BBM Solar, pasokan berasal dari kilang domestik sebesar 18,5 juta KL (51%) yang berupa solar murni, biodiesel berbasis CPO sebesar 13,2 juta KL (37%), dan impor refined product sebesar 4,2 juta KL (12%). Dalam jangka pendek, inisiatif B50 memang berpotensi mengurangi ketergantungan impor Solar. Namun, trade-off terhadap potensi ekonomi dari ekspor CPO yang harus dialihkan menjadi konsumsi domestik dan tren konsumsi jangka panjang membuat strategi ini dapat menjadi tidak berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan bioetanol untuk bensin masih menghadapi tantangan besar, dengan kebutuhan tambahan sekitar 21,8 juta KL untuk menutup gap impor.

Dalam jangka panjang, kebutuhan energi tidak bersifat stagnan. Hasil pemodelan WRI Indonesia menunjukkan konsumsi Solar diproyeksikan meningkat hingga sekitar 87 juta KL pada 2040. Dengan asumsi kebijakan B50 tetap berlaku, kebutuhan biodiesel dan Solar B0 masing-masing dapat mencapai sekitar 43,5 juta KL. Meskipun kebutuhan biodiesel diasumsikan dapat terpenuhi, tantangan utama terletak pada pasokan diesel. Pada periode 2020–2024, realisasi produksi domestik tertinggi hanya sekitar 21 juta KL. Bahkan dengan asumsi peningkatan kapasitas hingga 26 juta KL pasca penyelesaian RDMP Balikpapan, angka tersebut diperkirakan masih belum mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang. Sementara itu, pada 2030 kebutuhan impor diesel diproyeksikan kembali muncul sekitar 3 juta KL, setara dengan level impor terendah dalam lima tahun terakhir dengan asumsi produksi domestik sebesar 21 juta KL.

Pada bensin, kondisinya relatif lebih menantang. Produksi domestik pada 2024 hanya sekitar 14,3 juta KL atau sekitar 40% dari total pasokan, sehingga 60% sisanya masih bergantung pada impor. Dalam konteks ini, pengembangan bioetanol sebagai substitusi dinilai belum memadai untuk menutup kebutuhan impor.

Terkait aspek fiskal, APBN menanggung sekitar Rp90 triliun untuk BBM Solar dan Rp56 triliun untuk bensin pada 2024 dalam bentuk subsidi dan kompensasi. Perlu diketahui, besaran subsidi BBM di Indonesia ditentukan berdasarkan dua komponen utama yaitu volume konsumsi BBM bersubsidi dan realisasi rata-rata nilai Indonesian Crude Price (ICP), yang merefleksikan indeks harga minyak global seperti Brent.

Pada tahun 2024, realisasi ICP secara tahunan didapatkan USD 78,12 per barrel, yang menyebabkan nilai subsidi solar dan bensin didapatkan hampir Rp 150 triliun pada tahun itu. Saat ini, dengan adanya tensi geopolitik dimana nilai rata-rata ICP sudah mencapai USD 117,3 per barrel sebelum pertengahan tahun, resiko energi tentu saja akan bergeser menjadi resiko ketahanan fiskal.  Besarnya beban ini menegaskan urgensi transformasi sektor transportasi guna mengurangi tekanan fiskal, sehingga agenda pembangunan nasional dapat berjalan lebih optimal.

Arah Kebijakan Transportasi untuk Swasembada Energi

Sektor transportasi berperan penting dalam mencapai swasemabada energi melalui  pengurangan konsumsi BBM dan perbaikan keseimbangan supply-demand pada neraca energi domestik. Mengacu pada HEESI (2024), produksi energi primer mencapai 3,9 Billion Barrels Oil Equivalent (BBOE), sementara konsumsi domestik sekitar 1,9 BBOE, atau setengah dari total produksi untuk seluruh bauran energi.

Pengejawantahan arah tersebut dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan. Pertama, mendorong penggunaan transportasi umum secara lebih luas, disertai peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Kedua, mendorong pabrikan kendaraan bermotor untuk meningkatkan fuel economy pada produk yang dihasilkan. Ketiga, mempercepat elektrifikasi kendaraan pribadi, komersial, maupun umum menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Ketiga strategi ini akan melengkapi rencana pemerintah untuk meningkatkan bauran energi bersih.

Dalam konteks elektrifikasi, pemerintah telah memulai dengan Perpres 55 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui melalui Perpres 79 Tahun 2023. Kebijakan insentif dan dorongan terhadap produksi dalam negeri mulai menunjukkan hasil pada 2025, dengan market share kendaraan listrik penumpang mencapai sekitar 16%. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran preferensi masyarakat yang perlu terus diperkuat. Selain manfaat ekonomi, transisi ini juga memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas udara yang semakin menjadi perhatian publik.

Orkestrasi Kebijakan Industri  & Pentingya Sosok “Dirigen”

Pengembangan adopsi KBLBB tidak hanya bergantung pada insentif fiskal, tetapi juga memerlukan kolaborasi erat dengan industri otomotif dalam negeri. Partisipasi aktif pabrikan nasional dalam meningkatkan kapasitas produksi KBLBB akan mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik di pasar domestik. Dalam skenario yang lebih ambisius, pemerintah dapat mempertimbangkan mandat bagi pabrikan untuk mengalokasikan sebagian kapasitas produksinya bagi KBLBB. Di sisi lain, untuk kendaraan berbasis BBM, pemerintah tetap dapat mendorong peningkatan efisiensi konsumsi energi sebagai bagian dari strategi transisi. Pendekatan ini memungkinkan upaya menuju swasembada energi berjalan lebih optimal tanpa mengganggu stabilitas industri.

Langkah-langkah tersebut akan membantu pelaku industri nasional beradaptasi terhadap perubahan preferensi masyarakat menuju teknologi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memperkuat arah kebijakan swasembada energi.

Pernyataan Presiden Prabowo dalam beberapa waktu terakhir mengindikasikan pemahaman bahwa elektrifikasi moda transportasi, baik kendaraan roda dua, roda empat, maupun angkutan barang, merupakan salah satu jalur strategis untuk mencapai swasembada energi. Namun, upaya ini bersifat lintas sektor dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, Presiden perlu menunjuk “dirigen” yang mampu mengorkestrasi kebijakan lintas institusi dalam rangka mendorong transformasi sektor transportasi, serta memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif dengan dukungan penuh dari kepemimpinan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News