Reporter: Aulia Fitri Herdiana | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsistensi kebijakan yang tidak tumpang tindih dan keberpihakan pemerintah terhadap industri logam dasar menjadi harapan yang disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar hari ini (7/2).
Para pelaku industri yang diwakili oleh PT PAL, PT Krakatau Steel Tbk dan PT Daya Radar Utama menilai, kebijakan pemerintah tidak konsisten dan cenderung tumpang tindih.
Kebijakan yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017 dan dua aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 5/2017 dan Permen ESDM No. 6/2017, terkait ekspor mineral yang belum dimurnikan kembali dibuka sejak 12 Januari 2017.
Jonathan Handojo, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) enggan menyebutkan target smelter yang akan dibangun tahun 2018. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dinilai tidak memiliki arah yang jelas terkait pengembangan industri dalam negeri.
"Pemerintah sedang membuat susah smelter lokal," jawabnya saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (7/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
