kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kadin Indonesia, ICHS, dan BPJPH Perkuat Industri Halal Global


Selasa, 27 Februari 2024 / 20:13 WIB
Kadin Indonesia, ICHS, dan BPJPH Perkuat Industri Halal Global
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar kick off meeting perdana bersama ICHS dan BPJPH guna perkuat industri halal global.


Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Islamic Chamber Halal Service (ICHS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar kick off meeting perdana di Menara Kadin Indonesia. 

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada pembukaan acara “Makkah Halal Forum” pada 26 Januari 2024, untuk memperkuat industri halal secara global, terutama di negara-negara Islam atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Baca Juga: UMKM DInilai Belum Siap, Penerapan Wajib Sertifikasi Halal Diminta Ditunda

Selain mendiskusikan pentingnya meningkatkan awareness kolaborasi tiga pihak untuk meningkatkan produk halal, pertemuan ini juga digunakan untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pelaku usaha Indonesia melalui pembuatan database perusahaan yang ada di Indonesia dan negara-negara anggota ICHS lainnya.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan mengatakan, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk memainkan peran penting dan memanfaatkan potensi ekonomi industri halal global yang terus berkembang dengan nilai menjanjikan. 

“Ini kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran penting dan memanfaatkan potensi ekonomi agar bisa mewujudkan cita-cita menjadi halal hub global. Kerja sama ini merupakan komitmen Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar mencapai Indonesia Emas 2045,” melalui keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (27/02).

Baca Juga: Mulai Oktober Produk Makanan Wajib Sertifikat Halal

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyatakan, kerja sama ini merupakan kolaborasi strategis untuk membangun Industri Halal Global khususnya dengan negara anggota OKI. 

Aqil menambahkan BPJPH telah melakukan transformasi layanan sertifikasi halal diantaranya dengan melakukan penguatan layanan sertifikasi halal dengan memperluas sebaran LPH dan LP3H, serta mempersiapkan SDM layanan yang merata. 

"Kami masih terus berupaya memperkuat SDM di bidang halal ini dengan terus mendorong pelatihan-pelatihan Auditor Halal, Pendamping PPH, Penyelia Halal, Juru Sembelih halal, termasuk melalui 16 Lembaga Pelatihan JPH yang ada," jelas Aqil.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan industri halal. Menurut catatan BPJPH, hingga 24 Oktober 2023 sedikitnya ada 3,9 juta produk yang sudah bersertifikat halal.

Baca Juga: Ada Logo Halal di Pedagang Kaki Lima

Mengingat target pemerintah Indonesia agar bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), maka kolaborasi dan perjanjian kerja sama perlu dilakukan.

Kadin Indonesia percaya, MoU dengan BPJPH dan ICHS ini bisa membuka jalan bagi pelaku usaha agar lebih mudah untuk meningkatkan kualitas industri mereka.

CEO ICHS, Ashraf El Tanbouly turut menyambut baik nota kesepahaman dan Kick-Off Meeting lanjutan antara ICHS, Kadin Indonesia, dan BPJPH, sebagai mitra yang sangat strategis ini. 

“Kami melihat kolaborasi dengan Kadin Indonesia dan BPJPH dalam sebuah kemitraan strategis untuk mendorong upaya membangun Industri Halal Global, dimana Indonesia merupakan salah satu pemain penting global,” tegas Ashraf.

Baca Juga: SeJuta Sertifikasi Halal Gratis Dibuka Lagi, Cek Cara Daftar Sertifkat Halal Gratis

Harapannya melalui kolaborasi ini pertumbuhan ekonomi bisa digapai. Melalui upaya-upaya ini Indonesia juga diharapkan menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia berdasarkan pada produk domestik bruto (PDB) paritas daya beli (PPP) pada 2045.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet Managing Customer Expectations and Dealing with Complaints

[X]
×