Reporter: Rashif Usman | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta menyebut, penjualan ritel cenderung meningkat saat momentum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama dari sisi konsumsi rumah tangga, seperti makanan dan pakaian.
Selain momentum Nataru, penjualan ritel juga mendapat angin segar karena saat ini telah memasuki masa kampanye di momentum Pemilu.
Ketua Umum KADIN DKI, Diana Dewi mengatakan para pelaku usaha tentu akan menggenjot lini usahanya menjelang akhir tahun. Ia mencontohkan, untuk tahun lalu saja perputaran uang selama Nataru mencapai Rp 23,85 triliun dengan penyumbang terbesar ada di sektor transportasi, pangan dan pakaian.
"Untuk tahun ini diprediksi akan kembali meningkat mengingat pandemi Covid-19 telah usai. Cukup besar dalam memberi kontribusi bagi perekonomian nasional. Tapi setidaknya diharapkan Nataru tahun ini bisa menaikkan tingkat konsumsi rumah tangga," kata Diana kepada Kontan.co.id, Rabu (6/12).
Baca Juga: Kinerja Industri Ritel Ditopang Politik dan Nataru
Sementara itu, Diana juga menerangkan sejumlah pengusaha mengalami penurunan pendapatan sebesar 20%-40% efek boikot produk yang dianggap pro Israel. Dia menjelaskan, salah satu strategi sejumlah pengusaha untuk mengatasi efek boikot ini adalah mengubah merek dagang produk.
"Bila dibiarkan terus, gelombang PHK bisa terjadi. Kami berharap masyarakat lebih bijak lagi dan berpikir jernih sehingga pemboikotan produk bisa diakhiri," terangnya.
Dia berharap, para pemangku kepentingan dalam hal ini dunia internasional mampu mengambil langkah-langkah cepat dan tepat agar kondisi ini tidak meluas.
Baca Juga: Masuki Tahun Politik dan Nataru, Ekonom Ramal Penjualan Ritel Membaik di Akhir Tahun
"Intinya, bagaimana PBB mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakhiri perang tersebut, termasuk perang Rusia dan Ukraina yang membuat distribusi sejumlah bahan baku jadi terkendala," ucapnya.
Diana menuturkan, ada berbagai produk yang terkena boikot, mulai dari makanan dan minuman, restoran cepat saji, produk mandi, dan lainnya. "Sejauh ini untuk kebutuhan pangan belum ada indikasi pemboikotan," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
