Reporter: Annisa Maulida | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai, bibit dan benih komoditas pangan penting untuk ketahanan pangan nasional.
Dengan adanya bibit dan benih yang memiliki produktivitas yang tinggi dapat memberikan kesejahteraan kepada petani, harga komoditas terjangkau, dan bisa memenuhi kebutuhan konsumsi.
Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Franciscus Welirang mengatakan, dari beberapa waktu lalu yang banyak dibahas mengenai produksi padi sebanyak mungkin, tapi tidak melihat bagaimana kesejahteraan petani. Bibit atau benih yang paling dibutuhkan saat ini yaitu padi dan jagung karena banyak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan.
“Dengan menghasilkan padi bisa memberikan kesejahteraan atau tidak ke petani, bisa jika harganya naik tinggi. Tapi kalau harganya tinggi konsumen mengeluh dan jika harganya rendah petani juga mengeluh. Salah satu cara menyelesaikan masalah tersebut dengan mengadakan bibit yang produktivitasnya tinggi, karena itulah kenapa bibit ini penting,” lanjutnya pada forum diskusi kebijakan ketersediaan bibit dan benih komoditas pangan, Rabu (24/10).
Namun, Franciscus menjelaskan, pemerintah ke depannya tidak dapat memberikan subsidi bibit kepada petani karena dulu bibit tidak ada kejelasan mengenai produktivitasnya. “Terpenting produktivitas dan apa yang paling dibutuhkan untuk kesejahteraan petani Indonesia,” ujarnya.
Kasubdit Pangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Anwar Sunari menjelaskan, ada tiga aspek yang diadakan oleh pemerintah yaitu subsidi benih, desa mandiri benih, dan bantuan benih pemerintah. Tapi Subsidi benih 2018 sudah dicabut karena dinilai mutunya yang belum jelas.
“Karena itu, kebijakan pemerintah memfokuskan untuk mendorong bagaimana membangun sistem perbenihan, mempermudah semua stakeholder termasuk petani, penangkar benih dan dunia usaha,” lanjutnya.
Anwar mengatakan, dulu mekanisme untuk balai benih induk di provinsi dan balai umum di kabupaten berjalan efektif. Namun saat ini perbenihan di tingkat provinsi dan kabupaten sedang mengalami mati suri.
“Bappenas sedang memperbaiki Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbenihan baik di level provinsi maupun Kabupaten. Kita sedang mulai untuk 2019, minimal kelembagaan ini tidak mati,” lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
