Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
Pihak CDP mengungkapkan, pentingnya keberlanjutan dalam memberikan tingkat keyakinan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengambil produk minyak sawit dari kawasan-kawasan berisiko tinggi, sehingga hal ini menjadi suatu prasyarat bagi banyak kebijakan perusahaan tentang pembelian produk/bahan.
"Ada peningkatan jumlah perusahaan yang dapat melacak pasokannya hingga tingkat perkebunan, yakni dari 10% pada tahun 2018 menjadi 19% pada tahun 2020," terang CDP dalam paparannya.
Perusahaan-perusahaan tersebut menetapkan target yang ambisius dan menjadikannya panduan untuk mencapai ketertelusuran yang lebih baik. Sayangnya, perusahaan yang menargetkan untuk melacak 100% pasokannya hingga tingkat perkebunan selambatnya tahun 2020 belum mencapai sasaran ini.
Untuk menjembatani celah tersebut, CDP menjelaskan, perusahaan perlu mempertimbangkan tindakan semua pemangku kepentingan yang ada dalam rantai pasok minyak sawit. Saat ini, 26% perusahaan yang mengambil produk minyak sawit dari Indonesia tercatat tidak melibatkan pemasok langsung mereka dalam mengasah kemampuan memasok minyak sawit lestari, sementara 42% belum melibatkan petani untuk meningkatkan keberlanjutan pasokan.
Baca Juga: Bukan pertama kali, perusahaan Korea Selatan dituding bakar hutan Papua
Adapun, sekitar 39% perusahaan-perusahaan yang mencoba menghilangkan deforestasi dari rantai nilainya selalu menginformasikan adanya kerumitan yang melekat dalam rantai pasok minyak sawit, di mana hal ini dianggap sebagai tantangan serius.
CDP memaparkan dua upaya pendekatan yakni pendekatan yurisdiksional dan pendekatan restorasi.
Pendekatan yurisdiksional dinilai sebagai perangkat yang menjanjikan dalam menyelesaikan tantangan tersebut karena bentuk pendekatan lanskap ini menyatukan semua pihak/pelaku terkait yang ada dalam batas politis dan administratif untuk membangun sasaran, menyelaraskan kegiatan, dan melakukan pemantauan dan verifikasi secara bersama-sama.
Partisipasi pemerintah secara yurisdiksional diklaim dapat mengurangi risiko karena perusahaan cenderung mengikuti persyaratan peraturan yang akan diberlakukan.
Pendekatan ini kendati tergolong baru namun diklaim telah menunjukkan indikasi positif tercermin dari petani yang menggunakan inisiatif ini bersamaan dengan perangkat sertifikasi untuk meningkatkan keberlanjutan dalam pasokannya.
