Keberatan Denda Rp 6,5 Miliar Per Hektare, Asosiasi Nikel Surati Presiden Prabowo

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha tambang nikel yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) melayangkan keberatan atas pengesahan denda administrasi dalam kegiatan usaha tambang yang tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025.

Beleid itu mengatur tentang tarif denda administratif pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan untuk komoditas nikel, bauksit, timah dan batubara. Aturan ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 1 Desember 2025 lalu.

Dalam beleid tersebut, ketentuan denda untuk komoditas nikel paling besar dibanding komoditas mineral lainnya, yaitu sebesar Rp 6,5 miliar per hektare per tahun. Sementara, bauksit sebesar Rp 1,76 miliar per hektare; komoditas timah Rp 1,25 miliar per hektare; dan komoditas batubara sebesar Rp 354 juta per hektare.

Atas dasar ini, APNI dan FINI menyurati Presiden Prabowo Subianto bersama dengan kementerian terkait.

Diantaranya Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Keuangan. Juga dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Kejaksaan Agung, BPKP, BPN dan aparat kewilayahan.

"Sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut, khususnya terkait penetapan besaran denda administratif pertambangan nikel di kawasan hutan sebesar Rp 6,5 miliar per hektare, bersama ini kami menyampaikan beberapa masukan dan pertimbangan konstruktif dari pelaku industri nikel nasional," tulis APNI dan FINI dalam surat tersebut dikutip Selasa (16/12/2025).

Menurut APNI dan FINI, industri nikel nasional pada prinsipnya mendukung penuh perlindungan kawasan hutan serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum. APNI dan FINI berkomitmen untuk terus mendorong praktik pertambangan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, serta sejalan dengan agenda nasional lingkungan hidup dan transisi energi.

"Namun demikian, kami memandang bahwa peninjauan atas besaran denda administratif perlu dilakukan agar implementasi kebijakan tersebut tetap adil, proporsional, dan berkelanjutan secara ekonomi maupun fiskal," ungkap mereka dalam surat.

Berdasarkan ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 391 Tahun 2025, besaran denda administratif untuk komoditas nikel tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas pertambangan lainnya yang juga beroperasi di kawasan hutan.

Menurut APNI dan FINI, perbedaan tarif yang signifikan ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perlakuan antar sektor pertambangan. Kemudian, distorsi struktur biaya industri nikel. Serta, persepsi kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip equal treatment dan keadilan regulasi.

APNI dan FINI menyebut, saat ini industri nikel nasional menghadapi berbagai tantangan global. Antara lain tekanan harga komoditas internasional, margin usaha yang semakin terbatas. Plus, beban fiskal berlapis, meliputi royalti, pajak, PNBP, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta pemenuhan standar ESG.

Nah, menurut mereka, penerapan denda flat nasional sebesar Rp 6,5 miliar per hektare berpotensi menekan arus kas perusahaan secara signifikan. Lalu, berpotensi menunda investasi dan kegiatan produksi. Serta, mengurangi kemampuan industri dalam memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap penerimaan negara.

APNI dan FINI mencermati bahwa kebijakan denda dengan tarif yang sangat tinggi berisiko menghasilkan penerimaan negara yang bersifat one-off. Namun pada saat yang sama dapat menurunkan penerimaan royalti secara berkelanjutan, pajak badan dan PPh tenaga kerja, dan devisa ekspor serta kontribusi hilirisasi industri nikel.

"Dalam jangka menengah hingga panjang, kondisi tersebut berpotensi mengurangi total penerimaan negara secara agregat," tulis APNI dan FINI.

Usulan Pengusaha

APNI dan FINI mengusulkan beberapa alternatif kebijakan. Yakni, penyesuaian tarif denda berbasis formula proporsional, dengan mempertimbangkan luasan kawasan, tingkat dan jenis kerusakan, durasi kegiatan, serta nilai ekonomi dan karakteristik komoditas.

Menurut kedua asosiasi, harmonisasi tarif denda antar komoditas pertambangan guna menjamin prinsip keadilan dan konsistensi kebijakan.

Skema alternatif yang lebih produktif, sebagian denda dapat dikonversi menjadi environmental deposit fund, dana rehabilitasi dan pemulihan hutan, dana eksplorasi dan pemetaan geologi nasional, yang dikelola oleh negara dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan penerimaan negara.