Kebijakan dan Komunikasi Pemerintah Disorot, Moody’s Revisi Outlook PLN Jadi Negatif

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Moody’s Ratings merevisi outlook PT PLN dari stabil menjadi negatif. Ini seiring dengan perubahan outlook peringkat sovereign Pemerintah Indonesia menjadi negatif namun peringkat pemerintah tetap ditegaskan di level Baa2 pada 5 Februari 2026.

Dalam keputusan tersebut, Moody’s menegaskan peringkat Baa2 untuk penerbit dan surat utang senior tanpa jaminan PLN, serta ba2 untuk kesehatan keuangan alias Baseline Credit Assessment (BCA) PLN. Moody’s juga mempertahankan peringkat (P)Baa2 atas program medium-term notes (MTN) PLN, serta peringkat Baa2 atas obligasi yang diterbitkan oleh Majapahit Holding BV, anak usaha PLN yang dijamin penuh oleh PLN.

Moody’s dalam rilis pada Jumat (6/2/2026) menilai, perubahan outlook ini mencerminkan outlook negatif pada peringkat sovereign Indonesia. Moody’s menyebut terdapat peningkatan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah, yang tercermin dari menurunnya konsistensi dan prediktabilitas dalam proses pembuatan kebijakan serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif dalam satu tahun terakhir.

Apabila tren tersebut berlanjut, Moody’s menilai kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro, fiskal, serta sektor keuangan berpotensi tergerus. Meski demikian, peringkat sovereign Baa2 tetap dipertahankan dengan mempertimbangkan ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung sumber daya alam yang kuat dan faktor demografi yang positif.

Dalam kerangka joint default analysis untuk perusahaan terkait pemerintah (government-related issuers/GRI), kualitas kredit pemerintah menjadi faktor utama dalam penentuan peringkat. Peringkat Baa2 PLN mencerminkan kesehatan keuangan ba2 dengan peningkatan tiga tingkat (three-notch uplift), berdasarkan penilaian Moody’s atas kemungkinan dukungan pemerintah yang sangat tinggi serta ketergantungan PLN yang sangat besar terhadap pemerintah, mengingat peran strategis PLN dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Moody’s juga menegaskan bahwa meskipun kepemilikan saham PLN telah dialihkan pada awal 2025 kepada Danantara, lembaga investasi baru milik negara, PLN tetap dipandang sebagai entitas terkait pemerintah. Hal ini didasarkan pada kepemilikan saham emas (golden share) pemerintah, hak veto, serta keterlibatan pemerintah melalui Danantara dan Kementerian Keuangan. Namun, inisiatif yang berpotensi mengurangi kemampuan atau kemauan pemerintah untuk memberikan dukungan di masa depan dapat memicu peninjauan ulang atas asumsi dukungan tersebut.

Kesehatan keuangan PLN mencerminkan posisinya sebagai satu-satunya perusahaan listrik negara yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia, dengan dominasi di pembangkitan serta transmisi dan distribusi listrik. Namun, profil kredit PLN dibatasi oleh tingkat leverage keuangan yang tinggi, risiko eksekusi, serta kebutuhan pendanaan yang besar untuk mendukung transisi energi Indonesia menuju target net zero.

Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Moody’s memperkirakan rasio arus kas operasi sebelum modal kerja terhadap utang (CFO pre-WC/debt) akan melemah ke kisaran 7%–9%, seiring penambahan utang untuk membiayai belanja modal.

Kinerja keuangan PLN juga sangat bergantung pada pembayaran kompensasi dan subsidi dari pemerintah guna menutup selisih antara pendapatan yang diatur dan realisasi tarif listrik. Dengan rencana investasi besar dalam dekade mendatang dan masih diberlakukannya pembekuan tarif listrik, ketergantungan PLN terhadap kompensasi pemerintah diperkirakan akan terus meningkat.

Moody’s mencatat bahwa PLN memiliki rekam jejak penerimaan subsidi dan kompensasi yang tepat waktu dalam beberapa tahun terakhir, yang menjadi faktor penting dalam menopang kesehatan keuangan perusahaan.

Dengan outlook negatif, Moody’s tidak memperkirakan adanya momentum peningkatan peringkat PLN dalam waktu dekat. Outlook dapat kembali stabil apabila outlook sovereign Indonesia kembali stabil dan tidak terjadi penurunan signifikan pada kualitas kredit mandiri PLN atau melemahnya dukungan pemerintah.

Peringkat PLN berpotensi diturunkan apabila peringkat sovereign Indonesia diturunkan, dukungan pemerintah melemah, terjadi pengurangan signifikan subsidi, keterlambatan pembayaran kompensasi, atau jika PLN mendanai belanja modal yang lebih besar dari perkiraan dengan utang sehingga rasio CFO pre-WC/debt turun di bawah 6% secara berkelanjutan.

PLN merupakan satu-satunya perusahaan listrik terintegrasi di Indonesia, sepenuhnya dimiliki negara, operator dominan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi, sekaligus pembeli tunggal listrik dari produsen listrik swasta di Indonesia.