Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
Meski tak membeberkan secara detail, tapi Alimuddin menyebut ada beberapa badan usaha yang sudah menyatakan minatnya untuk ikut membangun Jargas. Lokasi yang disasar antara lain di kawasan Jakarta, wilayah Jababeka dan juga Palembang.
"Diskusi terakhir ada beberapa pihak (yang tertarik ikut membangun jargas), tapi masih ditataran rencana. Nanti kami lihat dari sisi tata kelolanya. Kami senang kalau banyak yang berpartisipasi," ungkap Alimuddin.
Sebagai informasi, saat ini mayoritas pembangunan jargas masih memakai dana APBN. Adapun, total jargas yang telah dibangun sejak 2009 hingga 2019 mencapai 400.269 SR. Pada tahun 2020, Pemerintah awalnya menargetkan pembangunan jargas sebanyak 266.070 SR. Namun lantaran sebagian dananya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga jargas yang akan dibangun hanya 127.864 SR di 23 kabupaten/kota dengan dana sekitar Rp 1,4 triliun.
Padahal, berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan 4 juta SR pada 2024. Diperkirakan kebutuhan pendanaan pembangunan jargas untuk 4 juta SR tersebut sebesar Rp 38,4 triliun, dimana pembiayaan melalui APBN sebesar Rp 4,1 triliun, penugasan kepada BUMN Rp 6,9 triliun dan KPBU Rp 27,4 triliun.
Baca Juga: September 2020, realisasi pembangunan jargas PGAS mencapai 73,8%
Selain sebagai infrastrutkur dasar energi, sambungan jargas juga ditargetkan menjadi diversifikasi energi, sehingga masyarakat bisa beralih dari penggunaan LPG. Dengan begitu, subsidi dan impor LPG bisa dihemat. Pasalnya, 75% LPG berasal dari impor, Pada tahun 2019, total subsidi yang harus ditanggung Pemerintah, termasuk LPG 3 kg, mencapai lebih dari Rp 42 triliun.
Melalui 4 juta SR jargas pada 2024, pemerintah menargetkan penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,6 miliar per tahun serta mengurangi impor LPG sebesar 603,720 ribu ton per tahun.
Dihubungi terpisah, Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Jugi Prajogio mengatakan, badan usaha akan tertarik untuk ikut membangun jargas jika keekonomian bisnis terpenuhi. Jugi meyakinkan, pihaknya menetapkan harga jargas yang ekonomis dan lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan LPG.
Dia memberikan gambaran, harga jargas untuk golongan rumah tangga 1 atau pelanggan kecil yang ditetapkan saat ini sebesar Rp 4.250 per m3. Sedangkan harga pasar LPG 3 kg mencapai Rp 6.000-Rp 6.500 per m³.
Menurut Jugi, skema KPBU sebaiknya dipacu pada pembangunan jargas untuk golongan rumah tangga 2 sehingga bisa lebih ekonomis. "Kalau badan usaha dipacu bangun jargas, maka fokuskan ke jargas (golongan) rumah tangga 2. Ini merupakan roadmap BPH untuk memacu jargas rumah tangga 2 dalam waktu dekat," pungkas Jugi kepada Kontan.co.id, Minggu (4/10).
Selanjutnya: Merugi di kuartal II, Ciptadana kerek target saham Perusahaan Gas Negara (PGAS)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
