/2026/10/28/1039924417.jpg "Impor Minyak RI Masih 750.000 Barel per Hari, Bahlil Desak KKKS Percepat Proyek")
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mempercepat realisasi proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) yang telah mengantongi persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD).
Bahlil meminta pemegang konsesi yang tidak mampu mengeksekusi proyeknya agar mengembalikan konsesi tersebut kepada negara.
Langkah ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan produksi minyak nasional sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah.
Baca Juga: Bahlil Ungkap 60% dari 118 Blok Migas Baru Sudah Ditenderkan
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” kata Bahlil dalam keterangannya saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Rabu (28/10/2026).
Arahan tersebut juga berlaku bagi PT Pertamina. Bahlil menegaskan, status Pertamina sebagai perusahaan milik negara bukan alasan untuk memperlambat pelaksanaan proyek.
Jika tidak mampu mengoptimalkan pengelolaan konsesi, Pertamina diminta membuka peluang kerja sama dengan perusahaan lain.
“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat,” ujarnya.
Desakan tersebut dilatarbelakangi kesenjangan antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Bahlil menyebut konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi atau lifting minyak baru berkisar 600.000–650.000 barel per hari.
Program biodiesel B50 diperkirakan menggantikan kebutuhan minyak sekitar 250.000–300.000 barel per hari.
Baca Juga: Hadapi Era Komputasi Kuantum, Peruri dan Telkom Siapkan Teknologi Keamanan Data
Meski demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 700.000–750.000 barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik.
“Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” kata Bahlil.
Menurut dia, percepatan produksi menjadi semakin penting di tengah kenaikan harga minyak dunia dan meningkatnya permintaan global. Ketidakpastian geopolitik juga mendorong berbagai negara memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi domestik, sehingga persaingan mendapatkan pasokan minyak semakin ketat.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bagi negara yang masih bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia.
Sumur Tua Jadi Tantangan Produksi Minyak
Bahlil mengakui peningkatan produksi minyak nasional menghadapi sejumlah kendala. Sebagian besar sumur minyak Indonesia telah berusia tua, sementara lifting minyak terus mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.
Karena itu, ia meminta KKKS mengoptimalkan produksi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi, termasuk rekayasa untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang sudah berproduksi.
Baca Juga: Kemenperin Bidik TKDN Kendaraan Listrik 80% pada 2030, Ini Strateginya
Bahlil mencontohkan upaya Exxon dalam mengoptimalkan produksi di Cepu, Jawa Timur, sebagai salah satu pendekatan yang dapat dipelajari pelaku industri hulu migas.
Ia menegaskan, percepatan eksekusi proyek merupakan kebutuhan mendesak agar potensi produksi dari wilayah kerja yang telah memperoleh persetujuan pengembangan tidak terus tertahan.
Bahlil menyebut pernyataannya sebagai anjuran bagi pelaku usaha untuk bergerak lebih cepat, bukan ancaman.
Ia optimistis target Presiden Prabowo Subianto di sektor energi dapat tercapai pada 2029–2030 apabila seluruh pemegang konsesi menjalankan proyek secara serius dan tepat waktu.
Percepatan pengembangan lapangan migas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produksi domestik dan mewujudkan swasembada energi.
Baca Juga: Elnusa (ELSA) Realisasikan 61% Alokasi Belanja Modal hingga September 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
