Reporter: Adisti Dini Indreswari | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kelapa merupakan salah satu komoditas strategis, terutama untuk ekspor ke pasar negara kaya atau negara maju seperti Amerika dan Eropa. Namun, di sisi lain, ekspor kelapa menghadapi tantangan karena produksinya stagnan bahkan bisa jadi menurun.
"Kelapa sekarang lagi naik daun. Namun, menurut hemat saya kelapa merupakan komoditas yang terbengkalai dan sangat kurang perkembangannya," ujar Menteri Perdagangan Thomas Lembong pada saat membuka 52nd Asian Pasific Coconut Community (APCC) Ministerial Meeting di Jakarta, Senin (23/5).
Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan (Kemdag) mendorong ekspor produk olahan kelapa yang bernilai tambah ketimbang ekspor kelapa mentah. Ekspor kelapa yang bernilai tambah juga bisa memberi keuntungan lebih kepada petani.
Thomas menambahkan, Kemdag juga sudah membentuk tim untuk menganalisa produksi maupun perdagangan kelapa. Nantinya, tim akan membuat master plan pengembangan agrobisnis khususnya kelapa. Salah satu pekerjaan rumah tim ini adalah mengkaji wacana larangan ekspor kelapa mentah sesuai dengan permintaan industri yang kekurangan bahan baku. Thomas bilang, saat ini Kemdag belum bisa membuat keputusan, karena belum tahu seberapa serius masalah kekurangan bahan baku ini.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Kelapa Indonesia (Hipki) Donatus Gede Sabon mengakui, wacana larangan ekspor kelapa mentah belum mencapai titik temu. Hingga saat ini pemerintah dan asosiasi masih berkutat pada data yang simpang siur.
Donatus mencontohkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa mentah melompat dari 300 juta butir pada 2013 menjadi 500 juta butir pada 2015. Namun, pada saat Hipki melakukan kroscek ke Bea dan Cukai, ekspor kelapa mentah pada 2015 ternyata mencapai 1,5 miliar butir.
Persoalan lain adalah harga. Asal tahu saja, petani lebih suka mengekspor kelapa mentah ke pengepul yang kemudian mengirimnya ke luar negeri lantaran harganya lebih tinggi daripada harga beli oleh industri dalam negeri. Saat ini, pemerintah bersama asosiasi sedang menyusun formulasi harga pembelian kelapa dari petani.
"Namun pemerintah mengitung harga pokok dengan asumsi perlu membangun kebun baru. Padahal kebunnya sudah ada," ujar Donatus. Sementara industri ingin penetapan harga berdasarkan harga kelapa di bursa internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
