Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam perencanaan ketenagalistrikan dibutuhkan guna menjamin ketersediaan pasokan listrik masyarakat, khususnya di masa pandemi Covid-19.
"Kondisi pandemi Covid-19 ini tentu membuat kita harus menelaah arah perencanaan ketenagalistrikan nasional, sehingga penyediaan tenaga listrik di masyarakat tetap terjamin," tegas Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad dalam siaran pers yang diterima Kontan, Jumat (11/9).
Dia menyoroti bahwa saat ini belum semua daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Pemerintah Daerah pun diminta segera menyusun RUKD agar tercipta sinergi perencanaan ketenagalistrikan nasional, baik Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Munir juga menyampaikan program-program prioritas pemerintah di subsektor ketenagalistrikan yang hingga saat ini terus didorong.
Baca Juga: PLN akan gunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk kejar proyek listrik 35.000 MW
Di antaranya peningkatan kapasitas listrik nasional melalui program 35.000 MW, program peningkatan rasio elektrifikasi, program peningkatan kebutuhan listrik dengan mendorong kendaraan bermotor listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, serta program stimulus keringanan tagihan listrik khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, terdapat program untuk mendukung industri pengolahan mineral dalam negeri atau smelter dan melistriki kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi program prioritas yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PLN, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu mengatakan, arah pembangunan ketenagalistrikan nasional berupaya untuk menggunakan energi setempat khususnya dari energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca Juga: Ini alasan PLN belum lunasi utang ke vendor sebesar Rp 4,5 triliun
Dalam hal ini, pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan diusahakan dengan menggunakan metode co-firing, yaitu subtitusi batubara dengan biomassa. Jisman berharap perencanaan-perencanaan tersebut dapat dilaksanakan PLN yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, turut menceritakan pengalaman dalam penyusunan RUKD Provinsi Jawa Tengah yang harapannya dapat ditiru oleh pemerintah daerah lainnya. Ia berharap adanya peninjauan atas indikator keberhasilan sektor listrik setelah tercapainya target-target peningkatan rasio elektrifikasi.
"Perencanaan ketenagalistrikan harus diimplementasikan agar dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu adanya tinjauan atas indikator-indikator pembangunan ketenagalistrikan. Selain rasio elektrifikasi, juga diperlukan tolok ukur baru yaitu konsumsi listrik per kapita," ungkap Sujarwanto.
Baca Juga: Bulan depan, PLN luncurkan layanan sertifikasi EBT untuk pelaku industri
Tak ketinggalan, Executive Vice President Electricity System Planning PLN Edwin Nugraha Putra memaparkan perencanaan ketenagalistrikan PLN sekaligus mengajak pemerintah daerah bersama-sama merencanakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem, khususnya penggunaan EBT.
"Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN sangat kami butuhkan. Dengan adanya pandemi Covid-19, yang dibutuhkan selanjutnya adalah perencanaan beban, sehingga dapat disinergikan dengan suplai listrik," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
