Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
Terkait dengan kebijakan, Harris menyatakan bahwa pemerintah tengah fokus menyiapkan kerangka regulasi yang kondusif untuk mengakselerasi pengembangan EBT.
Dia memberikan sejumlah contoh, Kementerian ESDM telah memperbaiki regulasi yang mengatur komersil EBT, yakni Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 dengan PErmen ESDM Nomor 4 Tahun 2020 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.
Harris juga mengklaim, penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang kian berkembang tak lepas dari dorongan regulasi yang memadai. Dia pun mengatakan bahwa pemerintah terbuka untuk memperbaiki regulasi jika itu diperlukan untuk semakin memperluas penggunaan PLTS Atap.
Terpenting, saat ini pun pemerintah tengah memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur EBT. Harris mengklaim, pengaturan dalam Perpres tersebut akan mendorong EBT agar lebih kompetitif dengan sejumlah perbaikan mekanisme harga jual-beli listrik dari sumber EBT, seperti melalui Feed in Tariff, penunjukan langsung dan lelang.
"Kami masih berproses, rapat kemarin masih dibahas intensif, nanti akan mengatur pembelian listrik dari semua jenis EBT," ungkapnya.\
Baca Juga: Energi surya untuk lemari pendingin perikanan, pengembangan EBT ekonomi maritim
Di sisi lain, Harris juga belum memaparkan dengan detail dampak dari Covid-19 terhadap realisasi maupun target EBT di tahun ini. Kata dia, saat ini Kementerian ESDM masih melakukan kalkulasi sembari menginventarisasi data dampak Covid-19, baik dari asosiasi maupun pelaku usaha.
"Kami bersama asosiasi dan pelaku usaha masih selalu menjalin kontak, seperti apa permasalahan yang mereka hadapi, termasuk kami mendata bagaimana dampak Covid ke mereka," kata Harris.
Yang jelas, pemerintah telah merelokasi dana APBN untuk kepentingan penanganan covid-19 dengan peralihan ke program yang langsung dirasakan masyarakat. Harris mencontohkan, anggaran yang tadinya diarahkan untuk program pemasangan sekitar 800 PLTS Atap di kantor pemerintahan, sebagian nya kini dialihkan untuk PLTS Atap cold storage di sektor perikanan.
"Kami mencoba di dalam kondisi Covid-19 sekarang, kami mengoptimalkan anggaran APBN untuk memberikan akses yang langsung bersentuhan ke masyarakat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
