Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut mekanisme ujicoba subsidi tertutup penyaluran LPG 3 kilogram (kg) lebih tepat untuk diaplikasikan ke masyarakat.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mengatakan metode ini rencananya dilakukan bertahap. "Yang penting masyarakat dapat uang subsidi dari pemerintah tetapi tetap membeli dengan harga pasar," ujar Djoko, Minggu (23/6).
Menurut Djoko setiap penerima manfaat yang tergolong rumah tangga kurang mampu akan mendapatkan jatah subsidi untuk 6 kg per bulan. "Diharapkan tahun depan, makanya sedang pembahasan dengan DPR," jelas Djoko.
Djoko berharap besaran subsidi terus turun merujuk kepada penurunan angka masyarakat miskin di Indonesia. "Logikanya kalau masyarakat miskin menurun maka subsidinya juga harus turun," ujar Djoko.
Bahkan menurutnya jika jaringan gas dapat berkembang maka tidak menutup kemungkinan konsumsi LPG dapat ikut menurun.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, kuota volume LPG 3 kg pada 2018 lalu 6.450 juta metrik ton (MT) dengan realisasi subsidi 2018 mencapai Rp 58,14 triliun (termasuk PPN).
Berdasarkan catatan Kontan.co.id, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah berhasil menyalurkan LPG 3 kilogram kepada 14.913 rumah tangga dan 173 toko atau merchant di tujuh lokasi pada 15 Mei 2019 lalu.
"Transaksi rata-rata 84% di seluruh wilayah, dengan wilayah penyaluran tertinggi di Tomohon sebanyak 96%," ujar Ruddy ketika dihubungi Kontan.co.id, Sabtu (25/5).
Sebagai perbandingan, pada uji coba tahap pertama transaksi yang dilakukan rumah tangga penerima manfaat sebesar 50%. Adapun, pada uji coba tahap dua TNP2K juga mulai berfokus pada evaluasi penggunaan teknologi keuangan dan metode kartu.
Ruddy menambahkan proses uji coba yang telah berlangsung sejak Desember 2018 dan berakhir pada 15 Mei 2019 ini akan dibahas di rapat kordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Proses monitoring dan evaluasi rampung pada 23 Mei, berikutnya dalam rapat dengan Kemenko PMK akan dibahas tahap lanjutannya," ungkap Ruddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
