Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsumen produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) mengharapkan adanya aturan khusus yang mengatur produk ini, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan snus.
Kehadiran regulasi akan memberikan perlindungan terhadap konsumen dan publik serta membantu pemerintah dalam menurunkan prevalensi perokok.
Dalam diskusi daring Asia Harm Reduction Forum (AHRF) 2021, Ketua Aliansi Vaper Indonesia (AVI) Johan Sumantri, yang turut menjadi pembicara mewakili Indonesia, menjelaskan konsumen produk HPTL di Indonesia belum mendapatkan perlindungan secara regulasi. Padahal, angka penggunanya sudah mencapai 2,2 juta jiwa.
“Peraturan produk HPTL belum ada kepastian dan belum diatur secara jelas di Indonesia,” kata Johan pada diskusi tersebut.
Baca Juga: Ciptakan rasa unik, J99Vape luncurkan liquid vape terbaru
Adapun aturan yang terkait produk ini baru berupa pengenaan tarif cukai HPTL sebesar 57% yang tergolong tinggi.
Menurut Johan, peraturan tersebut belum merepresentasikan risiko produk HPTL yang berdasarkan sejumlah kajian ilmiah, baik dari dalam dan luar negeri, telah terbukti lebih rendah risiko dibandingkan rokok.
Besaran tarif cukai seharusnya sebanding dengan risiko produknya. “Oleh karena itu, AVI mendorong lebih banyak penelitian lokal tentang produk HPTL,” ungkap Johan.
Dengan melakukan riset mandiri maupun menggunakan data penelitian yang sudah ada, pemerintah dapat memanfaatkan hasil tersebut sebagai acuan dalam membuat regulasi khusus produk HPTL.
“Regulasi bagi produk inovatif ini perlu diatur secara khusus, dengan mempertimbangkan profil risiko yang berbeda dari rokok konvensional. Regulasi ini harus berdasarkan riset,” ujarnya.
Johan melanjutkan adanya regulasi yang berdasarkan riset akan meluruskan opini yang keliru mengenai produk HPTL di publik. Produk ini masih dianggap sama berbahayanya dengan rokok. Bahkan ada yang menilai produk ini jauh lebih berbahaya dari rokok.
