Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur nampaknya belum sepaham soal pembangunan Kilang di Tuban.
Direktur Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Setyorini Tri Hutama bilang, saat ini, ESDM masih mengurus lahan pembangunan kilang Tuban, Jawa Timur yang diperkirakan 389 hektare (ha).
Sedianya, kilang ini akan dibangun di lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan lahan itu untuk pelabuhan. "Karena kilang ini masuk ke proyek strategis, kami minta lahan dipakai untuk kilang. Ini belum disetujui," kata Setyorini, Kamis (28/9).
Ia optimistis pembangunan kilang Tuban masih bisa sesuai jadwal. Konstruksi proyek kilang Tuban sendiri ditargetkan selesai pada 2021. Sebelumnya Pertamina menunjuk perusahaan migas asal Rusia, OJSC Rosneft Oil Company untuk membangun Kilang Tuban dengan kapasitas 300.000 barel per hari. Investasi yang dibutuhkan dalam proyek strategis ini mencapai US$ 13 miliar.
Vice President Corporate Communications PT Pertamina Wianda Pusponegoro membantah kabar soal lahan ini. Dia menegaskan, Pertamina sudah memiliki kesepakatan dengan Provinsi Jawa Timur untuk menggunakan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Lahan sudah beres," katanya kepada KONTAN, Kamis (28/7).
Setelah menunjuk Rosneft sebagai pemenang lelang Kilang Tuban pada Mei 2016, Pertamina terus memproses bankable feasibility studies secara simultan hingga detailed engineering design-nya. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengungkapkan, prinsipnya Pemprov Jatim mengikuti perintah presiden Joko Widodo jika memang di sana ingin dibangun kilang minyak.
"Pelabuhan bisa dibatalkan, cari yang lain (lahan), atau sinergi kan bisa saja. Kami menyesuaikan. Masih dalam proses," katanya kepada KONTAN, Kamis (28/7).
IRR kilang menarik Jika sudah ada titik terang, Pertamina akan mempersiapkan lelang untuk kilang Bontang. Dalam perkiraan Setyorini, lelang untuk Kilang Bontang baru bisa terlaksana tahun depan. "Namanya proyek triliunan, dokumen lelangnya harus bagus supaya dapat yang terbaik," imbuh Setyorini.
Ia memperkirakan, Internal Rate Of Return (IRR) untuk pembangunan kilang Bontang cukup menarik yakni 10%-11%. Begitu juga IRR kilang Tuban sekitar 10%-11%.
Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute menilai, pembangunan kilang memang mendesak bagi Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia masih tergantung impor bahan bakar minyak. "Indonesia ingin produk BBM bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri," ujar dia.
Jika BBM tidak impor lagi ada dua keuntungan yang bisa diraih. Pertama memiliki kemandirian di bidang energi. Kedua ada penghematan devisa sehingga kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat lebih stabil.
Dalam upaya mempercepat pembangunan kilang, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri.
Dalam beleid itu, pemerintah menjamin akan memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal bagi investor yang membangun kilang baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
