Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belakangan, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) semakin banyak yang hengkang dari Indonesia.
Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyaki menilai, hengkangnya KKKS asing dari Indonesia lantaran kebijakan rezim fiskal migas Indonesia pada saat ini kurang menarik karena risk lebih besar dibandingkan dengan return.
Yayan menjelaskan lebih lanjut, risiko yang tinggi ini disebabkan risiko dari eksplorasi dan kondisi iklim investasi yang kurang baik.
"Dari sisi risiko, potensi eksploitasi migas Indonesia pada saat ini yang tergolong berisiko rendah sudah relatif terbatas, dan hanya mengandalkan teknologi seperti enhancement oil recovery. Sedangkan untuk cadangan proven masih memerlukan studi yang lebih lama dan rata-rata memiliki risiko yang tinggi," jelasnya kepada Kontan.co.id, Minggu (12/12).
Yayan memberikan contoh, misalnya saja eksploitasi migas lebih dalam dan lebih sulit secara geografis karena harus dilakukan di lepas pantai dan teknologi yang lebih advance. Sehingga memerlukan biaya investasi eksplorasi yang lebih besar dan investasi akses infrastruktur yang juga besar.
Baca Juga: Dorong pertanian, Pertamina Field Limau andalkan program Niat Mila
Selain hal tersebut, dari sisi iklim misal banyaknya overlapping seperti tumpang tindih dari regulasi antara pemerintah pusat, dan daerah bahkan tingkat kementerian. Sehingga investor merasa ketidakpastian regulasi relatif sulit dan bertele-tele.
"Seperti yang kita ketahui tumpang-tindih regulasi ini mencoba di pangkas melalui UU Cipta Kerja akan tetapi menjadi mundur kembali karena UU terlalu terburu-buru dan inkonstitusional," ujarnya.
Menyikapi hal ini, sistem KKKS di Indonesia memang seperti yang diprediksikan Yayan sebelumnya akan high cost dan high risk. Pemerintah mulai memikirkan rezim fiskal yang lebih efisien dengan mendorong industri migas local seperti PT Pertamina untuk mengembangkan R&D dari migas secara massif.
Menurut Yayan, hal ini seperti yang dilakukan oleh Petronas dan Petrobras. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan riset bersama untuk mengembangkan eksplorisasi migas secara akademik yang selanjutnya dikembangkan menjadi komersil.
Baca Juga: Terus ekspansi, BP-AKR Indonesia akan bangun lebih dari 60 SPBU di 2022
Sehingga upaya ini dapat membangun dan mengestimasi portofolio risk dan return migas.
Kabar paling terkini, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mengakuisisi seluruh saham yang diterbitkan ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd. (CIHL) dari Phillips International Investment Inc., yang merupakan anak perusahaan dari ConocoPhillips.
CIHL memegang 100% saham di ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (CPGL) dan 35% saham di Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd. CPGL adalah Operator dari Corridor PSC dengan kepemilikan 54% working interest.
Sebagai informasi saja, Corridor PSC memiliki dua lapangan produksi minyak dan tujuh lapangan produksi gas berlokasi di onshore Sumatera Selatan, Indonesia. Mayoritas produksi adalah gas yang dijual melalui kontrak jangka panjang kepada para mitra yang handal di Indonesia dan Singapura.
Melalui Transasia, MedcoEnergi akan memiliki saham minoritas pada jaringan pipa gas yang menyuplai pelanggan di Sumatra Tengah, Batam, dan Singapura. Setelah Transaksi, proforma pedoman MedcoEnergi tahun 2022 untuk segmen minyak & gas adalah produksi 155 mboepd, belanja modal US$ 275 juta dan biaya kas per unit di bawah US$ 10/boe.
Baca Juga: Pemerintah kaji dukungan fiskal bagi usaha sektor hulu migas
Hilmi Panigoro, Direktur Utama MEDC mengatakan, akuisisi Corridor sesuai dengan strategi perusahaan yakni memiliki dan mengembangkan aset berkualitas tinggi serta menghasilkan arus kas positif.
"Untuk seluruh operasi, kami berkomitmen untuk tetap menjaga standar keselamatan kerja yang tinggi, pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial," ujarnya beberapa waktu lalu.
Hilmi optimistis, akuisisi ini akan memperkuat posisi MedcoEnergi sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam independen terkemuka di Indonesia dan memperkuat komitmen kami dalam pembangunan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
