kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Komisi VI DPR Minta Program Konversi Kompor Induksi dan Mobil Listrik Jadi Prioritas


Senin, 28 Maret 2022 / 22:39 WIB
Komisi VI DPR Minta Program Konversi Kompor Induksi dan Mobil Listrik Jadi Prioritas
ILUSTRASI. Pengunjung mengamati kompor listrik (kompor induksi) di sebuah pusat belanja. KONTAN/Cheppy A. Muchlis


Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana PT PLN untuk menggalakkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi dan akselerasi kendaraan listrik mendapatkan dukungan dari Komisi VI DPR RI. Bahkan, Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra, Andre Rosiade ingin PLN menjadikan program konversi kompor LPG ke kompor induksi sebagai program prioritas pada tahun ini.

Menurutnya, selain dapat mengatasi persoalan oversupply  listrik yang saat ini tengah dihadapi PLN, program ini dinilai juga akan mengurangi ketergantungan impor BBM. Terlebih, saat ini LPG sedang langka dan harganya mahal, sehingga sangat membebani masyarakat.

"Saya berharap Dirut PLN bisa menyelesaikan sengkarut LPG dengan menjadikan program kompor listrik menjadi program prioritas," ujar Andre dalam keterangannya, Senin (28/3).

Dalam hitungannya, program ini akan menghasilkan efisiensi untuk negara sebesar Rp 60 triliun. "Karena dari data yang saya baca, memasak 10 liter air menggunakan kompor listrik hanya mengeluarkan biaya Rp 1.200, sementara jika menggunakan LPG non subsidi mencapai Rp 6.000," ucapnya.

Baca Juga: Komisi VI DPR Desak Pertamina Benahi Lonjakan Konsumsi Solar subsidi

Dukungan juga diutarakan oleh anggota dari Fraksi PDI-P, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, yang mempertanyakan kenapa program ini masih belum terdengar gaungnya. Padahal, ia menambahkan, kondisi saat ini penggunaan listrik rumah tangga sudah melampaui industri.

"Momen ini perlu dimaksimalkan. Kebijakan konversi ke kompor induksi menurut saya bisa menjadi solusi dari oversupply PLN," tegasnya.
 
Menurut Deddy, PLN harus segera membuka ruang dialog dengan kementerian-lembaga pemerintah lainnya, terkait kebijakan peralihan kompor gas ke kompor listrik ini agar segera berjalan lebih cepat.

“Harus terintegrasi, misalkan antara PLN dan Pertamina. Mungkin harus mulai berdialog dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementerian ESDM,” jelas anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet

[X]
×