Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif yang menjadi pembatas teritorial Indonesia dan negara-negara tetangga sedang memanas beberapa waktu ini.
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dikabarkan sudah siap untuk membuat konsesi untuk memudahkan proses ZEE Indonesia - Vietnam.
Konsesi yang signifikan selama proses negosiasi untuk penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia-Vietnam digunakan menyelesaikan argumen yang sudah berlangsung hingga puluhan tahun.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana mengatakan, kebijakan ini tentu juga untuk menunjukkan prestasi diplomatik kepada dunia dan juga masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Terima Kunjungan Menlu Vietnam, Pemerintah Bahas Perdagangan hingga Perundingan ZEE
Namun dengan konsesi yang dilakukan pemerintah Indonesia, nelayan Indonesia justru akan menjadi pihak yang akan mendapatkan dampak, bahkan akan menjadi kubu yang paling dirugikan, menurut organisasi nelayan tradisional SNI.
“Ini berarti Indonesia kehilangan wilayah, hak berdaulat kita dirugikan, daerah penangkapan ikan diperkecil sehingga sumber daya perikanan dikurangi, kehidupan nelayan kita akan lebih sulit,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (7/9).
Perairan Indonesia memiliki potensi perikanan yang berlimpah, maka wilayah laut Indonesia bisa menjadi ladang pendapatan nasional yang berpotensi sangat besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, khusus nelayan di pesisir laut.
Baca Juga: Filipina mengutuk tindakan penjaga pantai China di Laut China Selatan
Sementara, penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal sering terjadi.
Berdasarkan data dari SCSPI, kapal Vietnam yang masuk ke Laut China Selatan tercatat mencapai ribuan kapal. Dan ini sudah terjadi sejak tahun 2020. Pada masa pandemi Covid 19, kapal-kapal ilegal Vietnam masuk ke perairan Laut China Selatan dan juga teritori Indonesia mencapai angka 9.000 kapal lebih.
Pada bulan Agustus, tercatat 4 kegiatan dari pemerintah Indonesia yang menangkap kapal-kapal ikan dari Vietnam yang tertangkap basah mengambil ikan dan hasil laut di perairan Laut Natuna. Kejadian penangkapan tersebut semuanya terjadi di Laut Natuna.
Baca Juga: Nelayan Kesulitan Melaut, Simak Upaya Perindo Menjaga Pasokan Bahan Baku Tetap Aman
Kegiatan ilegal Vietnam ini masih terus berlanjut meski pemerintah Vietnam sudah mendapatkan peringatan “kartu kuning” dari Uni Eropa yang menjadi target pasar utama dari ekspor ikan-ikan segar Vietnam. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah Vietnam.
Pemerintah Vietnam hanya mengatakan ingin menindak tegas para pelaku ilegal tersebut. Namun pada kenyataannya pemerintah Vietnam justru memberikan fasilitas kepada para nelayan, memberikan bantuan subsidi bahan bakar, pinjaman dan juga bantuan lainnya.
