Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nasib Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama yang akan berakhir masih belum menentu kepastiannya. Salah satu hal yang masih mengganjal pemegang PKP2B adalah batasan luas wilayah operasi tambang yang berkurang usai perpanjangan kontrak.
Seperti yang diketahui, dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa luas wilayah tambang milik perusahaan yang diperpanjang masa kontraknya berkurang menjadi 15.000 hektar (Ha).
Baca Juga: Menelusuri perkembangan kinerja sejumlah produsen batubara raksasa
Pakar Hukum Pertambangan dari Universitas Hasanuddin Abrar Saleng mengatakan, berkurangnya luas wilayah tambang tentu merugikan bagi para pemegang PKP2B generasi pertama yang notabene sudah beroperasi lama di Indonesia.
Ditambah lagi, karakteristik tambang batubara berbeda dengan tambang mineral logam. Kegiatan operasional tambang batubara dilakukan dengan eksplorasi secara horizontal. Artinya, semakin luas wilayah operasi, cadangan batubara yang bisa ditambang juga semakin besar.
Ini berbeda dengan tambang mineral yang melakukan eksplorasi secara vertikal. Uniknya, dalam UU Minerba, wilayah operasional perusahaan tambang mineral logam usai perpanjangan kontrak hanya berkurang menjadi 25.000 Ha.
“Padahal tambang-tambang mineral seperti Freeport menggali tanah ke dalam,” kata Abrar, Selasa (21/1).
Baca Juga: BUMN terancam tak menjadi prioritas pengusahaan lahan eks PKP2B
