Reporter: Filemon Agung | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII DPR RI menilai permasalahan subsidi LPG 3 kilogram (kg) terletak pada ketidakakuratan data penerima atau data masyarakat miskin serta persoalan pengawasan dan evaluasi distribusi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Suparno mengungkapkan ada tiga persoalan yang selama ini ditemui dalam penyaluran LPG 3kg subsidi yakni konsumsi oleh masyarakat yang tidak berhak,, data penerima yang tidak akurat hingga kenaikan harga dari yang sudah ditetapkan.
"Harga di agen sudah ditetapkan lalu berlanjut ke pangkalan terjadi kenaikan harga naik Rp 5.000 sampai Rp 8.000 tapi masyarakat tetap beli karena harganya lebih murah," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Minggu (11/10).
Baca Juga: Adaro Energy (ADRO) fokus kejar target produksi dan stabilitas keuangan di sisa 2020
Eddy menambahkan, ada dua hal yang perlu menjadi fokus yakni perbaikan data penerima dan peningkatan pengawasan serta evaluasi. Menurutnya, perbaikan data penerima tepat dilakukan saat masa pandemi covid-19 pasalnya pemerintah telah melakukan sejumlah program bantuan pada masyarakat. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat menjadi acuan.
Sementara itu proses evaluasi juga dinilai perlu dilakukan sebab selama ini evaluasi dan pengawasan dinilai masih minim. Namun, Eddy kurang sependapat dengan saran KPK terkait peralihan subsidi LPG 3kg ke dalam skema Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Sudah ada hitung-hitungan, satu rumah tangga mengkonsumsi 3 tabung per bulan maka besaran dana sekitar Rp 100.000. Namun kalau diberikan uang tunai di awala bisa jadi gak beli LPG malah beli pulsa atau lainnya. Tidak efektif," terang Eddy.
Di sisi lain, KPK dalam kajiannya menilai usulan data penerima dari provinsi selalu meningkat padahal data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin.
Baca Juga: Soal tata kelola subsidi gas 3 kg, ini kata BPKN
Sekedar informasi, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 untuk besaran volume LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 7,5 juta metrik ton (MT).
Eddy mengungkapkan, penetapan ini telah mempertimbangkan kajian sejumlah lembaga dimana ada potensi peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 menyusul dampak pandemi covid-19. Selain itu, diprediksi juga bakal terjadi peningkatan konsumsi LPG ke epannya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dihubungi melalui Plt Dirjen Migas Ego Syahrial.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan masih mengkaji skema penyaluran untuk tahun 2021 nanti. Menteri ESDM Arifin Tasrif bilang idealnya subsidi dilakukan secara tertutup agar penyaluran dapat tepat sasaran. "Ke depannya subsidi memang dilakukan secara tertutup, tapi hingga hari ini kami masih berkoordinasi dengan Kementerian lain," ujar Arifin dalam RDP Komisi VII awal September lalu.
Selanjutnya: Dukung hilirisasi, Menperin dorong pengembangan smelter Freeport di JIIPE Gresik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
