Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menganggap adanya bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang diberikan pemerintah mampu menurunkan biaya produksi gabah. Pasalnya, biaya produksi yang paling besar untuk menghasilkan gabah didorong oleh buruh tani dan sewa lahan.
“Ada dua biaya produksi yang besar yaitu buruh dan sewa lahan. Kalau buruh dan sewa lahannya ditekan, harga lebih rendah lagi,” ujar Ketua KTNA Winarno Tohir, Selasa (5/6).
Winarno mengatakan, berdasarkan data International Rice Research Institute (IRRI), pada 2016 biaya produksi 1 kg gabah di Indonesia sebesar Rp 4.079. Biaya paling besar dikeluarkan untuk buruh lepas sebesar Rp 1.115 dan untuk sewa tanah sebesar Rp 1.719.
Sementara itu, Winarno mengakui berdasarkan kajian KTNA dan Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) di Januari 2018, rata-rata biaya produksi gabah sudah sebesar Rp 4.280.
Menurut Winarno, penanaman dengan menggunakan bantuan penuh alsintan berhasil diterapkan di Papua dan berhasil mengurangi biaya produksi menjadi hanya Rp 2.600 per kg. Namun, bila penanaman hanya memanfaatkan alat atau mesin, maka pemanfaatan tenaga kerja pun akan berkurang.
“Bila penuh secara mekanisasi maka tenaga kerja berkurang, yang muda ke pabrik dan tenaga kerja ke kota,” ujar Winarno.
Melihat tingginya biaya produksi gabah saat ini, Winarno pun mengatakan pihaknya sudah meminta agar pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (hpp). Pasalnya, HPP yang diatur dalam Inpres No. 5 tahun 2015 belum diubah.
“Kami menghitung setiap tahun inflasi 5 persen jadi kalau dua tahun itu 10%. Sekarang ini harusnya 20% persen dari 2015. Seharusnya gabah kering panen Rp 4.400 dan beras itu Rp 8.800 per kg. Tetapi itu kan baru BEP belum marginnya,” ujar Winarno.
Meski begitu, Winarno pun mengatakan petani berharap pemerintah menyerap beras petani dengan harga yang sesuai. Menurutnya, adanya pembelian beras petani dengan menerapkan fleksibilitas sudah cukup membantu petani.
“Sudah ada fleksibilitas 10% dari SK menteri. Kalau menunggu inpres lama. Baiknya memang inpres. Tetapi terlepas dari inpres atau tidak, sekarang yang paling penting kita terbantu,” tandas Winarno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
