Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemadaman listrik total (blackout) yang terjadi di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten pada Minggu (4/8) lalu masih berbuntut panjang.
Setelah disambangi Presiden Jokowi pada Senin (5/8), direksi PLN pun harus memenuhi panggilan Komisi VII DPR RI pada hari ini.
Baca Juga: Lilin lilin kecil pembawa hoki kala kejadian listrik mati
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Maman Abdurrahman menyatakan, ada tiga pokok persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pada kesempatan itu, kata Maman, Komisi VII DPR RI ingin mendengarkan penjelasan PLN soal sumber permasalahan yang menyebabkan blackout, mendorong adanya investigasi menyeluruh, dan membahas soal kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.
"Dari pembicaraan tadi, yang penting ada dua hal. PLN memastikan semuanya sudah hidup (sistem kelistrikan sudah normal) dan kompensasi akan dilakukan," kata Maman di depan awak media, Selasa (6/8).
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani mengatakan, penyebab gangguan sistem kelistrikan yang membuat blackout belum bisa ditentukan dengan pasti. Yang jelas, kata Sripeni, penyebabnya tidak tunggal dan sangat kompleks.
Baca Juga: Apakah ada sabotase terkait padamnya listrik? Ini jawabab Polisi
"(Sistem kelistrikan) Jawa Bali itu ada 250 pembangkit, 500 gardu induk, 5.000 km transmisi kV dan 7.000 transmisi 150 kV. Jadi itu kompleks, penyebabnya tidak tunggal," jelasnya.
Oleh sebab itu, Sripeni menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Ia bilang, dalam investigasi tersebut PLN akan melibatkan sejumlah pihak, seperti ahli sistem kelistrikan dari perguruan tinggi.
Sripeni menyebut, hasil investigasi ini bukan hanya ditujukan untuk mencari penyebab gangguan sistem kelistrikan, namun juga untuk menyusun program keandalan dan security system pada jaringan Jawa-Bali. Yang meliputi pembangkit, transmisi, dan gardu induk yang mengalirkan listrik ke pelanggan.
Sayangnya, Sripeni tak menyebut kapan investigasi tersebut akan diselesaikan. "Kita mohon waktu karena kami ingin sangat komprehensif di dalam memastikan penyebabnya dan menyusun langkah ke depan mengenai improvement sistem kelistrikan Jawa Bali," terangnya.
Baca Juga: Mati Lampu Total, PLN Harus Membayar Kompensasi Hingga Rp 1 Triliun
Di sisi lain, Sripeni mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menunaikan kompensasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2017.
Baca Juga: PLN dan Pemerintah Menghadapi Ancaman Gugatan Class Action premium
Saat ini, PLN telah menghitung ada 21,9 juta pelanggan PLN yang terpapar pemadaman tersebut, dengan total biaya kompensasi mencapai Rp 839 miliar.
Sripeni memastikan, perhitungan kompensasi tersebut secara otomatis akan menjadi pengurang (diskon) pada tagihan periode bulan Agustus bagi pelanggan yang terkena pemadaman.
"Jadi ini akan tergantung dari kontrak tersambungnya berapa. Daerahnya tersebar, tapi yang penting kami tidak meninggalkan satu pun pelanggan," katanya.
Baca Juga: PLN Butuh Dirut Definitif
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Kurtubi, menyoroti keandalan PLN dalam memberikan pelayanan. Lebih jauh, Kurtubi mempertanyakan kesiapan PLN dalam menunjang infrastruktur dan sistem kelistrikan untuk menghadapi era kendaraan listrik.
"Listrik ini sangat penting. Bagaimana ke depan kalau MRT ada ke segala arah dan LRT sudah ada. Apalagi kalau sebagian besar kendaraan kita sudah pakai listrik," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
