/2024/10/27/73852451.jpg "Mandatori B50 yang Berlaku pada Pertengahan 2026 Dukung Target Stop Impor Solar")
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan mandatori B50 atau program bahan bakar nabati (biodiesel) dari campuran 50% bahan bakar diesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) dan 50% solar konvensional akan mulai diterapkan pada paruh kedua tahun ini atau mulai 1 Juli 2026 dinilai akan semakin mendukung target Indonesia lepas dari impor solar.
Sebelumnya dalam catatan Kontan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengumumkan bahwa penerapan mandatori B50 dilakukan sebagai upaya kemandirian energi dan efisiensi energi.
Baca Juga: Cinema XXI (CNMA) Bagikan Dividen Rp980 Miliar, Ini Keputusan Lengkap RUPST
“Dalam upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, Pemerintah menerapkan kebijakan B50 ini berlaku sejak 1 Juli 2026,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Selasa (31/03/2026) malam.
Airlangga menambahkan, Pertamina telah siap melakukan proses percampuran atau blending untuk produk B50 tersebut.
“Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” tambahnya.
Terkait keputusan ini, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menyatakan dukungannya juga hadir kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Kementerian teknis yang menjalankan mandatori ini.
Yulisman menambahkan percepatan implementasi mandatori biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional di tengah dinamika energi global.
Menurutnya, kebijakan mandatori B50 merupakan langkah strategis yang tidak hanya menjawab tantangan ketergantungan impor BBM, tetapi juga menjadi respons konkret pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian pasokan dan harga energi global akibat faktor geopolitik.
“Mandatori B50 adalah kebijakan yang tepat dan visioner. Di tengah dinamika energi global, Indonesia perlu memperkuat fondasi energi berbasis domestik agar tidak rentan terhadap gejolak eksternal,” ujar Yulisman di Jakarta, Senin (06/04/2026).
Ia menjelaskan bahwa dengan peningkatan campuran biodiesel hingga 50 persen, kebutuhan solar fosil nasional akan turun signifikan dari kisaran 35–40 juta kiloliter (KL) per tahun menjadi sekitar 17–20 juta KL.
Lebih lanjut, Yulisman menegaskan bahwa kebijakan ini akan semakin kuat dengan dukungan peningkatan kapasitas kilang nasional melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang berpotensi membawa Indonesia menuju kondisi tanpa impor solar dalam skenario optimal.
“Artinya, kita tidak hanya menekan impor, tetapi mulai menggeser struktur energi nasional dari berbasis impor menjadi berbasis produksi dalam negeri,” tegasnya
Selain itu, ia meminta daerah penghasil sawit seperti Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan wilayah lainnya untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan B50, pangan, industri, sekaligus menjaga kapasitas ekspor nasional.
Yulisman menegaskan bahwa kebijakan B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat melalui peningkatan serapan CPO domestik, penguatan industri hilir, serta kepastian pasar bagi petani sawit, sekaligus akan terus dikawal agar implementasinya berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Harga Plastik Melonjak Imbas Konflik Timur Tengah, Penjualan AMDK Tertekan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
