Pemerintah Targetkan Stop Impor Solar pada 2026

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Indonesia tak lagi mengimpor bahan bakar jenis solar mulai 2026. Langkah ini didorong oleh dua strategi utama, yakni beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan implementasi program biodiesel dengan campuran 50% bahan nabati (B50).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa proyek RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur dijadwalkan mulai beroperasi pada 10 November 2025.

Dengan tambahan kapasitas produksi dari kilang tersebut, pasokan solar domestik diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 34–35 juta kiloliter (KL) per tahun. Saat ini, sekitar 4,9 juta KL solar masih dipenuhi dari impor.

Selain mengandalkan peningkatan kapasitas kilang, pemerintah menyiapkan strategi melalui percepatan program biodiesel B50. Presiden Prabowo disebut meminta agar penerapan B50 dipercepat dari rencana semula, menggantikan uji coba B40 yang sedang berlangsung. Program B50 ditargetkan mulai dijalankan pada semester II-2026.

Untuk mengimplementasikan B50, diperlukan sekitar 19 hingga 20,1 juta kiloliter (juta KL) biodiesel per tahun, yang merupakan peningkatan dari kebutuhan B40 yang sekitar 15,6 juta KL.

Wakil Menteri ESDM Yulit Tanjung menegaskan, peningkatan kapasitas kilang dalam negeri terutama di Balikpapan dan penerapan B50 akan menjadi kunci pengurangan impor solar.

“Implementasi B50 dapat menambah penggunaan FAME sekitar 3,8 juta KL. Dari dua upaya ini, impor bisa dikurangi signifikan,” ujar Yulit kepada Kontan, Kamis (6/11).

Hingga kini, data dari Kementerian ESDM mencatat program biodiesel berhasil menghemat devisa hingga US$ 40,71 miliar sejak pertama kali diterapkan. Nilai penghematan ini akan meningkat seiring penambahan bauran energi nabati.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengungkapkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan operasional dalam mendukung target pemerintah.

“Kami berkomitmen mendukung penuh kebijakan kemandirian energi nasional,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (6/11).

Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai target pemerintah cukup progresif sekaligus realistis. Menurutnya, jika potensi tambahan produksi biodiesel dari penerapan B50 bisa mencapai sekitar 5 juta KL per tahun dan kilang RDMP beroperasi sesuai jadwal, maka target stop impor solar 2026 bisa tercapai.

Namun, dia mengingatkan, faktor keekonomian dan teknis harus diperhatikan. Fluktuasi harga minyak dan CPO bisa mempengaruhi keekonomian produksi biodiesel.

"Selain itu, kompatibilitas B50 terhadap kendaraan pengguna juga perlu dipastikan terlebih dahulu,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (6/11).

Dari sisi pasokan bahan baku, Pri Agung menilai penting menjaga keseimbangan antara kebutuhan biodiesel dan penggunaan minyak sawit untuk sektor lain seperti industri makanan.

Sementara itu, praktisi migas Hadi Ismoyo memandang, kebijakan ini bisa menghemat banyak devisa. Volume impor 4,9 juta KL bisa dipenuhi dari RDMP Balikpapan dan program B50.

Dia menilai kesiapan teknis menjadi tantangan utama. Pertamina dan mitranya punya pengalaman panjang sejak 2010 dalam produksi biodiesel. Namun, dengan waktu persiapan yang relatif pendek, kemungkinan start up program B50 baru optimal pada kuartal III atau IV 2026.