Target Stop Impor Avtur Perlu Dibarengi Kepastian Harga untuk Industri Penerbangan

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan impor avtur pada 2027 mendatang dinilai perlu dibarengi dengan kepastian harga.

Analis aviasi senior Gatot Rahardjo mengatakan pada dasarnya PT Pertamina (Persero) sudah menyediakan avtur untuk pesawat-pesawat dalam negeri, sekaligus produksi bioavtur (avtur hijau) dari bahan baku sawit atau minyak jelantah.

"Sebenarnya, yang jadi permasalahan terkait avtur itu kan harganya yang lebih mahal dibanding negara tetangga, sebut saja Malaysia. Terutama harga avtur di wilayah Indonesia tengah dan timur," ungkap Gatot kepada Kontan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, harga mahal itu diantaranya dipengaruhi adanya konstanta tertentu dan biaya transportasi yang dibebankan ke harga avtur.

Baca Juga: Kementerian ESDM Targetkan Stop Impor Avtur Mulai 2027

"Jadi semakin jauh bandara dari kilang minyak, harga avturnya bisa semakin mahal," tambah dia.

Gatot juga menambahkan, target menghentikan impor avtur yang bersamaan dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) tahun ini, diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan secara volume, namun bisa menekan harga avtur di dalam negeri.

"Nah, terkait dengan kilang di Balikpapan ini, pertanyaannya adalah bisa tidak nanti harganya jadi lebih murah (terutama di Indonesia tengah dan timur), minimal sama dengan negara tetangga?" tanya dia.

Menurutnya, jika perusahaan plat merah sektor migas itu dapat menekan harga avtur, akan berdampak besar pada industri penerbangan dalam negeri, termasuk harga tiket.

"Kalau harga bisa lebih murah, ini akan membantu industri penerbangan. Kalau harga sama saja seperti sekarang, ya berarti kondisinya tidak akan banyak berubah," ungkap dia.

Di sisi lain, pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut produksi avtur yang berasal dari Pertamina, tidak akan membuatnya menjadi satu-satunya produsen avtur di Indonesia.

Baca Juga: SAF Produksi Dalam Negeri, Pertamina Patra Niaga Pastikan Pasokan Bahan Baku Aman

"Masih ada pemasok avtur selain Pertamina. Masalahnya, pemasok lain hanya minat masuk ke CGK (Bandara Soekarno-Hatta), sedangkan Pertamina sudah invest besar untuk infrastruktur di CGK. Pemain baru yang masuk harus membangun infrastruktur juga yang tidak murah. Hal ini jadi tidak efisien, jadi barrier of entry bukan perijinan tapi di infrastruktur," jelas Alvin.

Bukan hanya pada maskapai dan bandara besar, Alvin bilang Indonesia juga butuh jaminan pasokan avtur ke bandara sedang & kecil di berbagai pulau.

"Secara bisnis hal ini tidak menarik, tidak profitable. Hanya Pertamina yang sejauh ini bersedia dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Mungkin karena penugasan mereka dari pemerintah kepada BUMN," tutupnya.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan Kontan, Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) biaya tiket pesawat di Indonesia terdiri dari biaya operasional dan non operasional.

Biaya operasional, salah satu di antaranya adalah harga avtur yang lebih tinggi ketimbang harga di negara tetangga. Adapun biaya tinggi non-operasional penerbangan berupa aneka pajak dan bea masuk yang ditetapkan, seperti pajak pada avtur, Pajak Penghasilan (PPh) impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPh) onderdil, serta PPN tiket pesawat.

Baca Juga: Pertamina Ungkap Garuda Indonesia Bakal Gunakan Avtur dari Minyak Jelantah

Sebagai tambahan, balam laporannya kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, avtur menjadi komoditas selanjutnya yang akan dihentikan impor, setelah solar yang akan mulai dihentikan impornya tahun ini.

"Termasuk avtur Bapak Presiden. Jadi avtur juga 2027 Insya Allah tidak lagi kita melakukan impor. Ke depan kita akan dorong atas perintah Bapak Presiden kita hanya mengimpor crude-nya saja," kata Bahlil dalam acara peresmian RDMP Balikpapan, di Kalimantan Timur, dikutip Selasa (13/1/2026).

Untuk diketahui, RDMP Balikpapan memiliki fasilitas utama, yakni Crude Distillation Unit (CDU) dan Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC).

Dengan CDU yang menjadi jantung dari kilang Balikpapan, kapasitas kilang yang semula 260 ribu barel, kini dapat ditingkatkan menjadi 360 ribu barel minyak per hari. Sementara itu, unit RFCC menjadi pengolah minyak mentah yang mampu mengubah residu menjadi produk yang bernilai tinggi.

“Yang (RDMP) sekarang kualitasnya sangat bagus sekali, sudah menuju setara dengan Euro 5, dan ini menuju kepada net zero emission,” tegas Bahlil.