Masih dirundung berbagai masalah, industri tekstil mencari upaya untuk pulih

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri tekstil masih dirundung ketidakpastian. Beberapa perusahaan yang berkecimpung di industri ini pun harus bergelut dengan masalah keuangan dan menghadapi restrukturisasi kredit yang berujung ancaman pailit.

Tahun 2019 lalu, pasar dikejutkan oleh prahara yang dialami oleh Duniatex Group, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Hal ini bermula dari kegagalan anak usaha Duniatex, yaitu PT Delta Merlin Dunia Textile gagal membayar kupon obligasi dollar AS yang baru diterbitkan beberapa bulan. Padahal, Duniatex sudah cukup mendunia produknya di berbagai kawasan seperti Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika.

Emiten-emiten tekstil pun tak luput dari masalah. PT Pan Brothers Tbk (PBRX) misalnya yang masih berhadapan dengan restrukturisasi kredit dan gugatan pailit. Beruntung, beberapa waktu lalu gugatan pailit yang diajukan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk kepada PBRX ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Ada pula PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang juga tengah menjalani restrukturisasi utang dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebenarnya, hari ini (2/12) nasib SRIL dan tiga anak usahanya ditentukan melalui voting atas proposal rencana perdamaian dalam rapat kreditur.

Baca Juga: Sempat terjegal pandemi, begini prospek bisnis hulu tekstil hingga 3 tahun ke depan

Namun, SRIL harus menjalani proses PKPU dan penyelesaian restrukturisasi yang lebih lama lagi. Pasalnya, atas permintaan kreditur dan arahan hakim pengawas, rapat kreditur sepakat untuk meminta perpanjangan PKPU bagi SRIL.

Asal tahu saja, berdasarkan hasil verifikasi tim pengurus PKPU, total utang SRIL dan tiga anak usahanya mencapai Rp 26 triliun. SRIL pun terancam delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring dengan penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham SRIL yang sudah berlangsung selama 6 bulan.

Ian Syarif, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengaku tidak bisa menanggapi langsung masalah yang mendera beberapa perusahaan tekstil tadi lantaran itu merupakan urusan internal.

Walau begitu, ia menilai bahwa pasar tekstil di Indonesia sebenarnya sudah mulai membaik. Ini tercermin dari tingkat utilitas pabrik tekstil yang berada di kisaran 70%--80% berkat bantuan program subtitusi impor 35% dari Kementerian Perindustrian.

Menurutnya, perusahaan tekstil yang berorientasi ekspor pun bakal sangat diuntungkan dengan adanya kondisi perang dagang antara AS dan China. Sebab, mereka akan kebanjiran order lantaran banyak negara kawasan Amerika dan Eropa yang menghindari ketergantungan produk dari China.

Alhasil, jika diberikan kesempatan untuk restrukturisasi dengan mempertimbangkan faktor kemampuan meraup penjualan, maka peluang pulihnya bisnis perusahaan tekstil yang sempat bermasalah secara finansial menjadi lebih terbuka.

Secara umum, industri tekstil saat ini dihadapkan pada tantangan seperti krisis energi global, kenaikan harga komoditas, hingga dampak berkelanjutan dari pandemi Covid-19. Tantangan lainnya yang bersifat jangka panjang adalah rencana penerapan pajak karbon. Ini membuat para pelaku usaha tekstil harus berubah untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan (sustainable) baik secara proses maupun hasil.

“Tentunya itu perlu investasi cukup besar dan kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang sustainable yang mana harganya pasti jauh lebih mahal,” ungkap Ian, Kamis (2/12).

Selain itu, API juga berharap realisasi dukungan kebijakan dari pemerintah yang selama ini selalu menekankan pentingnya membeli produk-produk buatan dalam negeri. “Sudah tidak jaman Indonesia kalau industri tekstilnya masih impor produk seperti kaos kaki, hijab, atau celana,” imbuh Ian.

Sementara itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji menilai, kemunculan pandemi Covid-19 memperburuk kinerja dan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan tekstil Indonesia. Sebab, mereka kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan penjualan ekspor mengingat banyak negara yang menerapkan kebijakan lockdown.

Indonesia sendiri sempat menerapkan kebijakan PSBB di awal pandemi yang dianggap turut memperlambat bisnis tekstil dalam negeri. “Harus diakui pandemi membuat demand tekstil menurun,” tutur dia, hari ini (2/12).

Belum lagi, perusahaan tekstil juga berhadapan dengan masalah pengiriman logistik yang terhambat akibat kelangkaan kontainer. Kenaikan harga sejumlah komoditas juga membuat biaya produksi produk tekstil membengkak.

Nafan berpendapat, pada dasarnya perusahaan-perusahaan tekstil tetap harus menggeber penjualan. Setidaknya, kinerja operasional dan keuangan perusahaan tersebut bisa tetap stabil di tengah upaya restrukturisasi kredit yang dijalaninya. “Penting bagi perusahaan tekstil untuk fokus menjaga kinerja sembari terus melakukan restrukturisasi dan negosiasi terhadap utang-utangnya,” terangnya.

Baca Juga: Pan Brothers (PBRX) (PBRX) optimistis pada prospek bisnis jangka menengah

Keberadaan pandemi juga bisa dijadikan kesempatan bagi perusahaan tekstil untuk memaksimalkan produksi dan penjualan produk tekstil untuk kebutuhan di sektor medis dan farmasi, seperti masker, APD, dan lain sebagainya.

Selain itu, pemerintah juga dapat berperan dalam menyelamatkan industri tekstil melalui pemberian kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif bagi perusahaan di sektor tersebut. Ini penting dilakukan mengingat industri tekstil cukup terdampak oleh pandemi Covid-19.

Pemerintah juga dapat melakukan proses diplomasi yang intens dengan negara-negara sahabat yang menjadi tujuan ekspor produk tekstil Indonesia. Hal ini supaya perusahaan-perusahaan tekstil lokal dapat lebih leluasa melakukan penetrasi penjualan di luar negeri.

Yang tak kalah penting, pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan yang konsisten dalam menjaga daya beli masyarakat. Pasalnya, biar bagaimanapun produk tekstil dapat menjadi kebutuhan pokok yang permintaannya sering meningkat di momen seasonal seperti lebaran atau libur natal dan tahun baru.

“Akan ada masanya di mana demand produk tekstil meningkat dan ini perlu diantisipasi secara tepat oleh pemerintah,” pungkas Nafan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News