Maskapai Penerbangan BUMN Paling Terdampak Kebijakan Penghematan Anggaran Pemerintah

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan penghematan anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 diprediksi akan berdampak signifikan pada industri penerbangan, khususnya maskapai penerbangan milik negara (BUMN). 

dalam Inpres tersebut, Prabowo menekankan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan salah satu langkah utama adalah pengurangan perjalanan dinas pemerintah hingga 50 persen.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Bayu Sutanto menyatakan bahwa kebijakan ini akan berdampak besar pada segmen pasar pemerintah yang menjadi salah satu penyumbang besar bagi volume penumpang (pax) maskapai penerbangan BUMN seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air. 

"Segmen pemerintah khususnya perjalanan pemerintah ini jumlahnya lumayan besar 30%-35%. Tentu yang potensi terdampak besar ke maskapai-maskapai BUMN seperti GA/QG dan Pelita Air," ujar Bayu kepada Kontan.co.id, Kamis (30/1).

Baca Juga: Harus Segera Diperbaiki, Jangan Sampai Coretax Menjadi Sampah Digital

Menurut Bayu, meskipun sektor perjalanan dinas ini hanya mencakup sebagian dari total perjalanan udara, dampaknya cukup signifikan bagi maskapai-maskapai BUMN yang sebagian besar bergantung pada segmen pemerintah. 

Selain itu, pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas pemerintah juga akan mempengaruhi sektor perhotelan yang turut terlibat dalam mendukung perjalanan dinas ini.

“Tentu ada dampaknya bagi jumlah pax segmen pemerintah pusat/daerah dengan adanya pengurangan budget perjalanan pegawai/pejabat pemerintah tersebut. Selain penerbangan yang potensi terdampak juga sektor hotel-hotel, pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News