Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
Memasuki masa pemulihan ekonomi di tahun 2021, sangat tidak mudah dan sangat berat. Karena itu, diperlukan upaya lebih keras.
"Upaya pemulihan perekonomian akan melalui proses yang panjang dalam pemulihan kehidupan masyarakat, peran pelabuhan menjadi sangat penting dan diperlukan adanya sinergitas di antara pemangku kepentingan, Kepelabuhanan, Pelayaran, Logistik, dan Pemerintah untuk memastikan operasional pelabuhan tidak terganggu, agar alur perdagangan berjalan lancar tetap dapat melayani di masa pandemi Covid-19 mengingat sebagian besar barang diangkut melalui jalur laut," katanya.
Febri juga mengaskan kalau ABUPI mendukung program-program pemerintah di sektor maritim untuk memulihkan danmeningkatkan perekonomian nasional. Dan dirinya berharap program vaksinasi bisa menjangkau seluruh masyarakat, sehingga penyebaran Covid-19 bisa berhenti dan perekonomian nasional dapat bangkit lagi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina ABUPI, Carmelita Hartoto menjelaskan, Presiden Joko Widodo, sejak awal pemerintahannya memiliki cita-cita besar mengembalikan kejayaan maritim kita.
Perhatiannya terhadap sektor maritim dan logistik sangat tinggi. Kebijakan beliau bersama jajarannya terhadap sektor maritim ini sekaligus menunjukkan arah yang positif dalam mengoptimalkan potensi maritim Tanah Air.
"Studi Organization for Economic Cooperation and Development/ OECD menekankan bahwa peranan pelabuhan cukup besar bagi ekonomi nasional. Pembangunan fasilitas infrastruktur pelabuhan akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Dampak lanjutan dari bertambahnya fasilitas infrastruktur pelabuhan juga dapat meningkatkan PDB per kapita, dan penyerapan tenaga kerja," katanya.
Baca Juga: INSA usulkan relaksasi biaya pelabuhan untuk kontainer kosong
Carmelita juga menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik keberadaan Pelabuhan Patimban yang baru saja beroperasi. Untuk ini pihaknya menaruh banyak harapan di sana. Semoga Patimban bisa dioperasikan dengan cara lebih modern dan efisien dengan produktivitas tinggi. Sehingga, nantinya Patimban bisa menjadi barometer bagi pelabuhan lain untuk membangun daya saing.
Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan Inpres No.5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) yang diharapkan bisa menurunkan biaya logistik jadi 17%.
"Penurunan biaya logistik yang disasar, utamanya berasal dari efisiensi transportasi dan trucking, yang kontribusinya 10% dari biaya logistik kita. Kami akan terus mendorong aspek transparansi, dengan mengembangkan sistem booking online di angkutan kontainer. Pengguna jasa bisa dapat informasi harga, jadwal layanan, dan ruang muat kapal secara transparan,” pungkas Carmelita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
