Reporter: Filemon Agung | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk proaktif dalam menyerap potensi pasar dari badan usaha.
Menteri ESDM Arifin Tasrif bilang langkah ini diperlukan demi menyalurkan tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek 35.000 MW sebab realisasi pertumbuhan konsumsi yang lebih rendah dari asumsi.
Baca Juga: Menteri ESDM: Gas masih jadi tulang punggung, perlu penanganan yang tepat
"Kan proyek 35.000 MW asumsi jumlah berdasarkan pertumbuhan konsumsi tinggi 6,5 % tapi kenyataannya 4% an sehingga tenaga listrik berlebih artinya tenaga listrik ini harus disalurkan supaya jangan ada pembangkit yang idle," ungkap Arifin ditemui di kantornya, Jumat (6/3).
Arifin melanjutkan, langkah ini juga sebagai upaya agar nantinya pembangunan pembangkit akan lebih difokuskan pada jenis pembangkit EBT.
Asal tahu saja, Kementerian ESDM sebelumnya merevisi target mega proyek kelistrikan ini. Proyek 35.000 MW yang semula ditargetkan rampung pada 2025 akhirnya mundur ke tahun 2029. Arifin menjelaskan, revisi target ini dilakukan sebab pemerintah perlu memastikan jalannya proyek dibarengi pula dengan penyerapan tenaga listrik.
Ia melanjutkan, dengan reserve margin tenaga listrik PLN di atas 30% maka sangat memungkinkan untuk menarik badan usaha atau industri agar bisa menggunakan listrik dari PLN.
Baca Juga: Kementerian ESDM: Tidak ada kenaikan tarif listrik hingga Juni 2020
"Di atas 30% memungkinkan untuk bisa menarik industri untuk menyerap listrik. Perlu proaktif PLN, ini Business to Business (B to B), marketing, PLN harus lebih didorong," jelas Arifin.
Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku siap menjalankan penugasan sinkronisasi penyediaan tenaga kelistrikan bagi industri.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Abumanan menjelaskan, sinkronisasi yang dimaksud yakni kebutuhan tenaga listrik sektor industri dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) milik PT PLN.
Baca Juga: Optimalkan produksi di 2020, Krakatau Steel (KRAS) akan fokus lakukan hal ini
"Jadi gini, ini kan kita perlu sinkronisasi. Kami punya RUPTL dan itu tujuannya untuk menerangi NKRI, jadi sudah duduk sama Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kami dapat penugasan infrastruktur ketenagalistrikan itu," kata Djoko kepada Kontan.co.id, akhir Februari lalu.
Djoko melanjutkan, PLN telah melakukan pertemuan berkala dengan sejumlah pihak terkait, termasuk BKPM.
Langkah sinkronisasi ini dinilai dapat membantu PLN untuk mengalami pertumbuhan. Kendati demikian, Djoko belum bisa mengemukakan besaran pertumbuhan yang disasar.
Yang terang, PLN sendiri memiliki kewajiban menyerap sekitar 2.200 pembangkit di pulau Jawa. Djoko menilai tanpa adanya upaya sinkronisasi maka proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bisa saja menemui kendala sebab tidak memiliki beban.
Baca Juga: Penurunan harga batubara membuat kinerja Golden Energy (GEMS) lesu di tahun lalu
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan, secara khusus per Desember 2019 untuk wilayah Jawa Bali, daya mampu atau pasokan mencapai 36.933 MW dengan beban puncak sebesar 27,862 MW. Adapun, dengan cadangan sebesar 9.071 MW, sistem kelistrikan dianggap normal alias mencapai 30%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
