Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Moody's Investor Service memberikan peringkat Baa2 untuk obligasi global (senior unsecured USD notes) yang akan diterbitkan PT Pertamina (Persero).
Mengutip siaran pers Moody's, Kamis (13/2), surat utang yang akan diterbitkan Pertamina itu merupakan surat utang jangka menengah dan hasilnya akan digunakan untuk belanja modal dan keperluan perusahaan.
Baca Juga: Raih kenaikan peringkat dari S&P dan Moody's, POWR belum berencana terbitkan obligasi
Peringkat yang disematkan Moody's tersebut diberikan dengan mempertimbangkan posisi penting Pertamina sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia dan bertanggungjawab atas sebagian besar kilang, stasiun pemasaran bahan bakar dan saluran pipa gas negara.
Selain itu, Moody's juga mempertimbangkan kebijakan yang terus berkembang di Indonesia dan tingkat risiko yang tinggi dengan rencana investasinya yang cukup besar.
Peringkat tersebut juga diberikan dengan ekspektasi bahwa Pertamina mendapat dukungan yang sangat besar dari pemerintah Indonesia dan saling ketergantungan antara pemerintah dan Pertamina yang sangat tinggi.
Baca Juga: Hentikan penawaran tender, Pertamina tetap menerbitkan obligasi US$ 750 juta
Moody's mendasarkan penilaiannya pada kepentingan strategis Pertamina, mengingat perannya yang sangat penting dalam eksplorasi minyak dan gas, distribusi produk minyak bumi dan distribusi gas di Indonesia. Serta pengawasan ketat pemerintah terhadap strategi dan anggaran Pertamina.
"Peringkat tersebut menggabungkan ekspektasi kami bahwa Pertamina akan mempertahankan metrik kredit yang mendukung peringkatnya, meskipun ada peningkatan aliran modal kerja, karena keterlambatan penggantian subsidi dan pengeluran modal yang lebih tinggi," ujar Wakil Presiden Senior Moody's Vikas Halan.
Baca Juga: MTN Pertamina Senilai US$ 10 Miliar Dapat Peringkat Baa2 dari Moody's
Pada 2018, Pemerintah Indonesia setuju mengganti kekurangan pendapatan Pertamina yang timbul akibat selisih harga jual minyak yang harganya diatur pemerintah harga minyak di pasar global. Namun pergantian kekurangan pendapatan Pertamina tidak segera menambah kas Pertamina karena baru akan dibayar dengan mengangsur mulai 2020.
Per 30 September 2019, Pertamina memiliki piutang terhadap pemerintah Indonesia sebesar US$ 5,3 miliar. Piutang tersebut sebagian besar muncul akibat keterlambatan mendapatkan kompensasi dari pemerintah terhadap penjualan minyak subsidi yang harganya diatur pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
