Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersiap untuk merombak susunan direksi dan komisaris di tiga BUMN energi, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), holding industri pertambangan MIND ID, serta holding migas PT Pertamina (Persero).
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, untuk PLN dan MIND ID, akan ada penetapan Direktur Utama (Dirut) definitif. Sementara untuk Pertamina, Arya belum bisa memastikan soal pergantian dirut.
Yang pasti, kata Arya, akan ada perombakan kepengurusan di jajaran direksi atau komisaris holding migas BUMN tersebut.
Baca Juga: Kembali dapat utang US$ 1 miliar, begini serapan capex PLN hingga kuartal III 2019
"Ada PLN, Inalum (nama holding pertambangan BUMN sebelum berganti menjadi MIND ID), Pertamina yang akan disempurnakan kepengurusannya dalam waktu dekat. Untuk Pertamina nanti saja kita lihat, pokoknya akan ada perombakan tertentu," terang Arya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (17/11).
Arya menyebut, penetapan dirut atau perombakan kepengurusan tiga BUMN energi ini akan dilakukan dalam rentang akhir November atau awal Desember tahun ini.
"Kalau tidak akhir November, awal-awal Desember kita harapkan sudah selesai kepengurusan dari BUMN energi ini," sambung Arya.
Baca Juga: BKPM: Ada potensi investasi Rp 700 triliun yang terkendala aturan domestik
Sementara mengenai nama-nama yang akan mengisi jabatan-jabatan tersebut, Arya belum bisa memberikan konfirmasi. "Mengenai nama-nama kandidat semuanya sedang diproses. Jadi kita tunggu saja nanti hasilnya," imbuhnya.
Yang pasti, Arya tak membantah jika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan mengisi salah satu kursi di BUMN energi yang berhubungan dengan pelayanan publik.
"Pak Ahok akan menempati BUMN yang berhubungan sama energi, BUMN yang sangat banyak berhubungan dengan pelayanan publik," ungkap Arya.
Terlepas dari kontroversi dan pro-kontra yang ada, belakangan santer diberitakan, Ahok akan menduduki posisi sebagai dirut atau komsiaris utama Pertamina.
Baca Juga: Istana komentari Ahok yang dikabarkan akan dapat jabatan di BUMN
Mengenai pergantian direksi dan komisaris ini, pihak Pertamina enggan banyak bicara. "Hal tersebut kewenangan pemegang saham," ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman saat ditanya Kontan.co.id, Minggu (17/11).
Saat diajukan pertanyaan serupa, hingga berita ini dibuat, pihak PT PLN (Persero) bahkan belum memberikan tanggapan terhadap Kontan.co.id.
Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Dirut MIND ID Ogi Prastomiyono mengatakan, Dirut definitif dari holding pertambangan BUMN ini akan ditetapkan pada akhir bulan ini.
Sebab, Ogi mengatakan bahwa apabila ada jabatan yang kosong, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) segera menunjuk pejabat definitif dalam waktu 30 hari.
Baca Juga: Bertemu dengan Menteri Erick, Ahok ke Pertamina, PLN, atau PTPN III?
"Jadi diharapkan pada akhir November ini sudah ada Dirut (MIND ID) yang definitif," ungkapnya.
Asal tahu saja, Ogi menjabat sebagai Pjs. Dirut MIND ID sejak 29 Oktober 2019 pasca ditinggal Budi Gunadi Sadikin yang diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN.
Adapun, ada beberapa nama yang dikabarkan akan menduduki jabatan Dirut MIND ID. Ketiga nama tersebut adalah Wakil Dirut PT Freeport Indonesia Orias Petrus Moedak, Dirut PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dan Direktur Utama Vale Indonesia Nico Kanter.
Pihak Kementerian BUMN memang belum memberikan konfirmasi resmi atas kabar tersebut. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya telah memberikan kisi-kisi kriteria Dirut MIND ID.
Baca Juga: Ahok akan masuk BUMN, begini komentar Luhut Panjaitan
Erick bilang, Dirut MIND ID harus memiliki kemampuan finansial yang mumpuni, dan disertai dengan pemahaman terhadap industri pertambangan. Sebab, kata Erick, sebagai holding, Dirut MIND ID harus mengerti kondisi anak perusahaannya yang bergerak di aneka komoditas mineral dan batubara.
"Kita mengharapkan dia punya background financial yang kuat, karena sebagai holding harus mengerti kondisi keuangan anak perusahaan. Juga background pertambangan, karena anak perusahaan cukup berbeda, ada batubara ada lain-lain," ungkap Erick di Kantor Kemenko Perekonomian, beberapa waktu lalu.
Posisi Vital BUMN Energi
Terkait hal ini, Kepala Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan bahwa ketiga BUMN energi ini sangat strategis dari sisi bisnis dan vital dari sisi kepentingan negara.
PLN dan Pertamina, kata Toto, menentukan ketahanan energi. Sementara MIND ID memegang peranan penting dalam rantai bisnis pertambangan, terutama untuk mewujudkan misi hilirisasi.
Baca Juga: Nomor undang-undang sudah ada, mahasiswa penggugat UU KPK tunggu panggilan sidang
Alhasil, Toto menekankan, penting bagi PLN dan MIND ID untuk segera mendapatkan dirut definitif agar keputusan aksi korporasi yang strategis bisa dibuat dengan lebih efektif.
"Pengisian jabatan definitif ini penting, harus segera ditunjuk. Posisi seorang Plt (pelaksana tugas) tidak efektif, tidak akan leluasa melakukan corporate actions karena kewenangan yang terbatas," terang Toto.
Toto mengatakan, ketiga BUMN energi ini merupakan BUMN strategis, sehingga pergantian kepengurusan ini menjadi kewenangan Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai langsung oleh Presiden.
Dalam penilaian ini, Toto menilai wajar saja jika ada pergantian jajaran direksi atau komisaris di Pertamina.
Baca Juga: Inalum: Negosiasi divestasi PT Vale masih berlangsung
"Mungkin Presiden berpandangan perlu ada perombakan strategis supaya jalannya transformasi yang diinginkan bisa lebih cepat," kata Toto.
Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi sependapat bahwa dirut definitif untuk PLN dan MIND ID harus segera ditetapkan. Namun untuk pergantian direksi Pertamina, Fahmy menilai hal tersebut tidak mendesak.
Menurut Fahmy, pergantian Dirut Pertamina yang terlalu sering bukan merupakan kebijakan yang baik bagi perusahaan. Ia menilai, perlu ada sistem penilaian yang jelas, termasuk kesempatan yang cukup untuk memutuskan pergantian dirut perusahaan sekelas Pertamina.
"Meski Nicke (Dirut Pertamina saat ini, Nicke Widyawati) kurang performance, sebaiknya diberikan kesempatan untuk meningkatkan lifting dan membangun kilang seperti yang diminta Jokowi. Perlu dikembangkan appraisal system sebagai dasar mengganti dan melanjutkan Dirut Pertamina," kata Fahmy.
Baca Juga: Penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 332,9 triliun sampai Oktober 2019
Namun, Fahmy melihat perlu ada penyegaran di jajaran komisaris Pertamina. Menurutnya, Dirut Pertamina yang sering berganti dalam waktu singkat mengindikasikan kegagalan jajaran komisaris.
"Paling urgent mengganti komisaris. Pergantian dirut dalam waktu singkat menindikasikan kegagalan jajaran komisaris," ungkap Fahmy. Sebagai informasi, sejak 1 Oktober 2014, sudah ada lima nama yang mengisi kursi Plt. maupun Dirut Pertamina.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta supaya pemerintah tidak terlalu sering mengganti dirut dan jajaran direksi BUMN. Menurutnya, dirut dan jajaran direksi perlu diberikan kesempatan dengan jangka waktu yang cukup untuk membuktikan kinerja secara profesional.
"Jangan lah sering gonta-ganti direksi seperti yang lalu, beri kesempatan profesional untuk menangani BUMN dengan serius dengan jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan hasil kerjanya," ungkap Herman.
Baca Juga: Holding BUMN farmasi masih tunggu penetapan akta inbreng
Herman pun meminta supaya holdingisasi BUMN dapat dievaluasi. Hal itu dimaksudkan untuk melihat tingkat efisien dan efektivitas serta kontribusi terhadap fiskal APBN.
"Holdingisasi juga saya kira harus di review, jangan sampai malah tidak efisien dan efektif. Semua ini penting agar dapat memberikan sumbangan fiskal kepada APBN, bukan membebaninya," tandas Herman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
