Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
Toto mengatakan, ketiga BUMN energi ini merupakan BUMN strategis, sehingga pergantian kepengurusan ini menjadi kewenangan Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai langsung oleh Presiden.
Dalam penilaian ini, Toto menilai wajar saja jika ada pergantian jajaran direksi atau komisaris di Pertamina.
Baca Juga: Inalum: Negosiasi divestasi PT Vale masih berlangsung
"Mungkin Presiden berpandangan perlu ada perombakan strategis supaya jalannya transformasi yang diinginkan bisa lebih cepat," kata Toto.
Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi sependapat bahwa dirut definitif untuk PLN dan MIND ID harus segera ditetapkan. Namun untuk pergantian direksi Pertamina, Fahmy menilai hal tersebut tidak mendesak.
Menurut Fahmy, pergantian Dirut Pertamina yang terlalu sering bukan merupakan kebijakan yang baik bagi perusahaan. Ia menilai, perlu ada sistem penilaian yang jelas, termasuk kesempatan yang cukup untuk memutuskan pergantian dirut perusahaan sekelas Pertamina.
"Meski Nicke (Dirut Pertamina saat ini, Nicke Widyawati) kurang performance, sebaiknya diberikan kesempatan untuk meningkatkan lifting dan membangun kilang seperti yang diminta Jokowi. Perlu dikembangkan appraisal system sebagai dasar mengganti dan melanjutkan Dirut Pertamina," kata Fahmy.
Baca Juga: Penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 332,9 triliun sampai Oktober 2019
Namun, Fahmy melihat perlu ada penyegaran di jajaran komisaris Pertamina. Menurutnya, Dirut Pertamina yang sering berganti dalam waktu singkat mengindikasikan kegagalan jajaran komisaris.
"Paling urgent mengganti komisaris. Pergantian dirut dalam waktu singkat menindikasikan kegagalan jajaran komisaris," ungkap Fahmy. Sebagai informasi, sejak 1 Oktober 2014, sudah ada lima nama yang mengisi kursi Plt. maupun Dirut Pertamina.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta supaya pemerintah tidak terlalu sering mengganti dirut dan jajaran direksi BUMN. Menurutnya, dirut dan jajaran direksi perlu diberikan kesempatan dengan jangka waktu yang cukup untuk membuktikan kinerja secara profesional.
"Jangan lah sering gonta-ganti direksi seperti yang lalu, beri kesempatan profesional untuk menangani BUMN dengan serius dengan jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan hasil kerjanya," ungkap Herman.
Baca Juga: Holding BUMN farmasi masih tunggu penetapan akta inbreng
Herman pun meminta supaya holdingisasi BUMN dapat dievaluasi. Hal itu dimaksudkan untuk melihat tingkat efisien dan efektivitas serta kontribusi terhadap fiskal APBN.
"Holdingisasi juga saya kira harus di review, jangan sampai malah tidak efisien dan efektif. Semua ini penting agar dapat memberikan sumbangan fiskal kepada APBN, bukan membebaninya," tandas Herman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
