Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kesepakatan soal kelanjutan investasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Blok Rokan berpotensi mundur lagi.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Maritim dan Investasi, Purbaya Yudhi Sadewa bilang proses diskusi masih berlangsung antara pihak-pihak terkait. "Detail masih didiskusikan, jumlah (investasi) cukup besar. Target di awal Agustus 2020," terang Purbaya kepada Kontan.co.id, Kamis (18/6).
Baca Juga: Tarik ulur investasi Rokan, SKK Migas nantikan kejelasan restrukturisasi Pertamina
Purbaya menegaskan kendati masih beberapa waktu lagi sebelum ada kata sepakat. Namun hampir dipastikan Chevron masih akan melanjutkan investasinya jelang alih kelola ke Pertamina pada Agustus tahun depan.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah masih menanti audit lingkungan yang akan selesai dalam waktu dekat. Kendati demikian, Purbaya masih belum bisa merinci seputar nilai investasi dan rencana kerja seandainya Chevron melanjutkan investasi. "Setelah nilainya fixed, dan jumlahnya disetujui, akan dilanjutkan dengan Head of Agreement (HoA). Sudah hampir sepakat," kata Purbaya.
Dalam catatan Kontan, SKK Migas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan pertemuan membahas kelanjutan Rokan.
"Kita cari-cari bagaimana supaya bisa lakukan transisi sebaiknya. Jadi kita ingin menekankan agar saat peralihan ke Pertamina produksi masih bisa dipertahankan," ujar Dwi di Kementerian Kordinator Kemaritiman dan Investasi, Senin (15/6).
Baca Juga: Pertamina buka peluang membawa anak usaha subholding upstream untuk IPO
Dwi melanjutkan, pihaknya masih tetap mengupayakan agar Chevron tetap pada komitmen yang disepakati sebelumnya untuk melanjutkan investasi dan pengeboran. Di sisi lain, SKK Migas memastikan perlu memastikan sejumlah hal pasca PT Pertamina melakukan restrukturisasi di sektor bisnis hulu.
Dwi menjelaskan, pihaknya masih menanti penjelasan Pertamina pasalnya sebelumnya pemerintah melalui SKK Migas melakukan kontrak Wilayah Kerja Migas dengan operator-operator atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
"Kita akan lihat penjelasan dari Pertamina mengenai perubahan organisasi itu, sejauh mana kewenangan terhadap masing-masing operator di WK, itu yang kami review. Karena kan kontraknya pemerintah dengan perusahaan yang operasikan WK itu," terang Dwi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
